Prof. Dr. Fahmi Amhar: Wabah, Perlu Solusi Syariah

Pengantar Redaksi:

Perjalanan wabah pandemik Corona (Covid-19) diprediksi masih sangat panjang. Kebanyakan negara gagap. Seolah tak siap. Banyak faktornya. Salah satunya karena Covid-19 ini virus jenis baru. Tak bisa diantisipasi sebelumnya. Di sisi lain, solusi kapitalistik yang diterapkan di banyak negara tak selalu efektif. Apalagi saat pertimbangan ekonomi lebih dijadikan dasar kebijakan penanganan wabah ketimbang menyelamatkan nyawa manusia. Belum lagi sikap sebagian pemimpin negara yang abai dan cenderung meremehkan.

Lalu bagaimana seharusnya wabah ditangani? Adakah tuntunan syariah Islam dalam menangani wabah? Jika ada, bagaimana implementasinya? Bagaimana pula teknisnya?

Itulah di antara pertanyaan yang diajukan oleh Redaksi kepada Prof. Dr. Fahmi Amhar dalam rubrik Hiwar kali ini. Berikut paparannya.

 

Apa yang menyebabkan Indonesia dan yang lain seperti gagap mengantisipasi munculnya wabah Corona?

Sebabnya: Pertama, ini strain virus yang relatif baru. Sifat-sifatnya masih asing. Pola penyebarannya belum diketahui. Obat untuk mengatasinya juga belum ada.  Kedua, sistem kesehatan di dunia, termasuk di negara-negara maju, disiapkan untuk menangani penyakit-penyakit yang sudah dikenal, termasuk penyakit menular. Karena itu proporsi SDM, perlengkapan dan obat-obatan yang disiapkan disesuaikan.  Akibatnya, hampir semua tidak siap ketika ada penyakit baru dan sangat menular.

 

Apa problem mendasar hingga wabah ini begitu cepat menyebar ke seluruh dunia?

Pertama, virus menular dari manusia ke manusia lewat droplet, yang bisa tanpa disadari terhirup orang lain ketika kita berbicara dalam jarak dekat (terlebih di ruangan ber-AC). Bisa pula melalui percikan batuk atau bersin yang tertinggal di telapak tangan yang lalu dipakai memegang benda-benda yang akan dipegang orang lain.

Kedua, virus ini sudah bisa menular bahkan sebelum pembawanya tampak sakit sehingga tidak ada kecurigaan.

Ketiga, manusia hari ini sangat mobile sehingga banyak kerumunan baik di angkutan umum, di tempat rekreasi maupun di tempat ibadah.

 

Bagaimana seharusnya sebuah negara mengantisipasi penyebaran wabah dari luar?

Rasul saw. mengajarkan, sebuah negeri (bisa negara utuh, bisa pula bagian suatu negara) yang terjangkiti wabah harus diisolasi.  Warga mereka tak boleh pergi. Warga dari luar mereka tidak boleh masuk.

Kemudian Ijmak Sahabat terlihat saat Amr bin al-‘Ash yang ditunjuk sebagai gubernur wilayah yang sedang terkena wabah. Ia memerintahkan apa yang sekarang disebut sebagai “social distancing” agar wabah yang mirip api itu tidak menghabisi rakyatnya seperti menelan rumput kering.

 

Jika wabah itu sudah masuk ke negara tersebut, bagaimana langkah-langkah awal yang harus diambil Negara?

Mestinya adalah 3T (Testing, Tracking, Treatment).  Bisa ditambah karantina pada cakupan yang lebih kecil sesuai hasil tes.  Jadi tidak perlu seluruh negara di-lock-down. Cukup kota-kota tertentu saja.

 

Banyak diskursus tentang langkah-langkah yang seharusnya dilakukan dalam menangani wabah Corona. Apakah solusi yang diambil perlu dikaitkan dengan tuntunan nas syariah?

Tentu, tetapi nas syariah itu masih sangat umum.  Perlu didetilkan.  Misalnya as-Sunnah mengajarkan isolasi.  Persoalannya, seluas apa wilayah yang diisolasi. Berapa lama diisolasi. Bagaimana melayani mereka yang berada di wilayah isolasi? Bagaimana pula menyehatkan yang sudah sakit?

Ibnu Sina (980-1037) menemukan bahwa untuk mencegah penularan penyakit antarmanusia diperlukan isolasi selama 40 hari.  Ia menyebut metode ini al-Arba’iniya (“empat puluh”).  Pelajar dari Venesia (Italia) mendengar suksesnya metode ini dan membawa pengetahuan ini ke Italia. Mereka menyebutnya “quaranta” (40 dalam bahasa Italia) atau “quadraginta” (bahasa Latin).  Dari sinilah kata “karantina” berasal.  Tentu saja 40 hari ini adalah hasil riset empiris untuk jenis wabah saat itu.

 

Solusi Syariah dalam menangani wabah Corona ini apakah lockdown atau karantina wilayah atau yang lain?

Lockdown atau karantina wilayah itu sebenarnya sama.  Bedanya cuma cakupan luasnya saja, yang harus disesuaikan dengan fakta volume wabahnya.

 

Keputusan lockdown atau karantina wilayah tidak diambil oleh Pemerintah karena pertimbangan ekonomi dan yang lain. Bagaimana pendapat Anda?

Kalau semua penduduk di wilayah yang diisolir ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah, apalagi durasinya belum diketahui, jelas ini merupakan tekanan ekonomi yang sangat berat.  Negara-negara makmur di Eropa atau Amerika Serikat pun saya yakin akan kewalahan.  Padahal pada saat yang sama, pajak-pajak juga tidak masuk karena kegiatan industri, perdagangan, pariwisata dll juga berhenti.

Apalagi seperti di Indonesia ini. Kita faqir data. Akibatnya, kita sulit mengidentifikasi ataupun memetakan siapa-siapa saja yang wajib diberi bantuan sosial.  Yang tidak punya penghasilan siapa saja?  Yang mana?

 

Pengambilan opsi PSBB untuk penanganan wabah Corona apakah bisa dibaca sebagai bentuk lepas tanggung jawab Negara pada rakyatnya?

Saya membaca memang Pemerintah negara ini meremehkan. Telat mikir. Gagap. Lalu pesimis, tidak akan sanggup.  Bahkan seandainya seluruh biaya pembangunan ibukota baru dikerahkan untuk menghadapi covid-19, yang di dalamnya ada lockdown selama dua bulan saja, sepertinya 500 triliun rupiah pun kurang.  Ini karena wilayah yang terinfeksi sudah begitu luas. Populasi yang terdampak juga sudah begitu banyak.

Bila satu manusia rata-rata butuh Rp 1.000.000, perbulan, lalu populasi terdampak ada 100 juta orang, maka itu sudah Rp 100 triliun.  Bila lockdown itu cukup dalam dua bulan, berarti butuh Rp 200 triliun. Untuk testing massal dengan metode berakurasi tinggi seperti PCR juga biayanya tidak sedikit.  Apalagi bila banyak yang harus dirawat.  Perkiraan para epidemolog, akan ada 2,5 juta orang yang perlu dirawat.

 

Bagaimana ri’ayah Khilafah Islam dalam penanganan wabah Corona? Apakah semua kebutuhan dasar rakyat di jamin? Adakah contohnya dalam Khilafah?

Khilafah Islam dalam sejarahnya selalu melibatkan peran individu dan masyarakat. Juga melibatkan aspek ruhiyah dan insaniyah.

Memang pada masa awal, misal masa Khalifah Umar bin al-Khaththab ra., baru dikenal satu metode dari Nabi saw. Itu pun masih bersifat general. Belum detil.  Kota Amwaz yang terkena wabah itu diisolasi.  Namun ternyata, wabah tidak berhenti.  Dua gubernurnya, yaitu Abu Ubaidah dan Muadz bin Jabbal wafat secara berturutan.  Baru kemudian Amr bin Ash dipanggil untuk memimpin.  Di dalam kota yang diisolasi itu dilakukan social distancing.  Orang disuruh tinggal berpencaran.  Baru wabah berhenti.

Mungkin orang bertanya, selama diisolasi atau disuruh berpencaran, itu logistiknya bagaimana?  Ya, mereka yang masih berpunya akan berbagi miliknya.  Dengan motivasi spiritual.  Kemudian dari luar, petugas negara mengantar logistik, ditaruh di gerbang kota.  Mereka yang di dalam kota mengambilnya.  Jadi soal logistik terpenuhi.

Selain ikhtiar material ini, pemimpin umat mengajak umat untuk berikhtiar spiritual.  Semua wabah ini dari Allah. Umat diajak muhasabah dan kembali kepada Allah agar Allah berkenan menarik wabah ini.

Ketika peradaban material umat Islam makin maju, mereka lalu menemukan hubungan kebersihan lingkungan dengan wabah.  Di kota-kota Islam yang bersih mulai jarang ada wabah pes, karena pes ini ditularkan oleh tikus.  Di kemudian hari, umat Islam juga mempelopori penemuan vaksin, sebagai tindakan pencegahan tertular wabah.

 

Bagaimana jaminan sistem kesehatan dalam Khilafah Islam sehingga mampu menangani sebuah wabah?

Jaminan sistem kesehatan dalam Islam melibatkan peran individu, keluarga, masyarakat dan negara. Pertama, individu didorong untuk hidup sehat dan seimbang jasmani – rohani – sosial. Kedua, setiap keluarga memperhatikan seluruh anggota keluarganya, bahkan kerabatnya.  Banyak ayat al-Quran atau pun al-Hadis yang menyebut kemuliaan memperhatikan karib kerabat ini.  Ketiga, masyarakat memperhatikan bila ada fuqara dan masakin di lingkungannya.  Memberi sedekah pada mereka adalah pembebas dari api neraka.  Menyelamatkan nyawa satu manusia itu laksana menyelamatkan nyawa seluruh manusia.

Baru kalau kemampuan masyarakat ini tak sanggup lagi mengatasinya, kewajibannya beralih ke negara.  Negara bisa memobiliasi anggaran dari harta milik umat, bahkan bisa menggalang donasi dari bagian masyarakat yang lain yang berlebih.

Kewajiban negara ini terkait seluruh hukum syariah yang lain.  Terkait hukum-hukum ekonomi, hukum-hukum edukasi, hukum-hukum pergaulan, dsb.

Termasuk tugas Negara adalah menyelenggarakan tindakan medis preventif seperti vaksinasi, dan tindakan kuratif dengan sains dan teknologi terkini.

 

Negara-negara kapitalis kelimpungan keuangan dalam menghadapi wabah Corona ini. Seperti tidak punya cukup cadangan devisa untuk mem-back up itu. Apa penyebabnya?

Volume wabah ini memang “beyond expectation”. Baik dari sisi jumlahnya maupun kecepatannya.  APD atau ventilator untuk yang sudah sesak nafas tidak cukup.  Kalau alat-alat ini bisa diproduksi massal, maka tidak dengan SDM tenaga medisnya.

Banyak tenaga medis tumbang karena banyak pasien yang datang tanpa gejala Covid-19. Akibatnya, mereka ditangani tidak dengan standar pencegahan Covid19.

Negara-negara kapitalis itu terlalu mengandalkan solusi kapitalistiknya.  Mereka sudah lama terbiasa hidup individualistik. Jejaring keluarga atau tetangga pelan-pelan teramputasi.  Akibatnya, jejaring sosial natural ini tak lagi dapat diandalkan.  Bebannya menumpuk pada negara.

 

Bagaimana mekanisme keuangan dalam Khilafah sehingga mampu memberi jaminan ri’ayah kepada rakyatnya ketika wabah?

Dalam Khilafah, Negara tidak ambil untung dalam melayani warganya.  Dalam kondisi darurat wabah, Negara bisa menggerakkan semua kemampuan negara, semisal industri berat (industri militer) untuk membuat APD, ventilator atau alat medis lainnya secara massal.  Anggaran yang semula masuk kategori “sunnah” bagi negara, atau bahkan “fardhu” namun tidak mendesak, semisal memperbarui alat persenjataan pasukan jihad, bisa diubah prioritasnya di bawah ri’ayah kepada rakyat terdampak wabah.

Bahkan bila uang yang dimiliki Negara masih juga belum cukup, Negara bisa meminjam kepada warga yang aghniya’. Negara bisa mengumpulkan donasi atau bahkan pajak sementara, untuk bersama-sama menyelematkan rakyat yang terdampak wabah.

 

Apakah ancaman krisis ekonomi global ini akibat langkah-langkah keliru yang secara simultan di ambil oleh negara kapitalis ini?

Tanpa pandemi juga krisis pasti terjadi.  Krisis di dunia kapitalis itu selalu berulang, yakni ketika bubble ekonomi seperti di pasar valas, pasar modal atau pasar properti meletus, ketika nilai nominal sudah jauh diatas nilai real-nya (over-valued).

Kedatangan wabah ini memperparah sehingga pasti akan dibuat alibi tentang gagalnya sistem ekonomi kapitalis.

 

Apa sikap yang perlu dilakukan oleh individu Muslim dalam menghadapi wabah corona ini?

Secara individu kita wajib sabar dan ridha atas qadha’ dari Allah, bahwa semua ini ujian untuk membuat kita “naik kelas” dengan melakukan amal-amal yang terbaik, baik habl[un]-minalLah maupun habl[un]minannas.

Kita juga wajib introspeksi, lalu menarik pelajaran, apa yang wajib segera kita perbaiki di masa depan.  Agar yang jelek pada masa lalu tak terulang.  Agar pada masa depan semua lebih baik.  Agar sekarang kita bisa menyikapi wabah dengan bijak.

Kita juga wajib empati kepada orang-orang yang tidak seberuntung kita.  Di luar sana banyak tenaga medis yang sudah lama tak bisa bertemu keluarga.  Juga ada pekerja jalanan yang sudah hampir menjual rumahnya agar tetap bisa makan.

Kita juga harus terus ikhtiar agar wabah ini bisa dihadapi lebih baik.  Stay@home.  Ada yang membuat sendiri masker atau ventilator alternatif.  Ada yang bikin posko layanan dengan mengantar sembako hingga pintu rumah korban.  Walaupun ini sifatnya parsial, ikhtiar ini tetap wajib dihargai.

Kemudian kita juga wajib terlibat pada upaya global.  Bencana ini bukan hanya lokal di Indonesia atau di negeri muslim.  Kita wajib menunjukkan bahwa Islam lebih mampu mengatasi ini semua, dengan hukum-hukumnya yang berdimensi pribadi, keluarga dan masyarakat, maupun negara yang tentu mensyaratkan infrastrukturnya global, yaitu Khilafah.  Baru setelah ikhtiar makro ini, kita bisa maksimal tawakal kepada Allah.

 

Bagaimana pula sikap seorang Muslim ketika melihat solusi keliru yang diambil oleh Pemerintah?

Tentu mengingatkan mereka. Solusi keliru itu ada yang di tingkat pelaksana, semisal petugas RT yang memaksa warga melewati disinfectan-chamber, meski ini tidak berguna, dan oleh Kemenkes dianjurkan tidak dipakai.  Solusi keliru itu juga ada di tingkat pengambil kebijakan, yaitu Pemerintah.  Namun, kita juga wajib menunjukkan solusi yang lebih baik, hingga rinci.  Insya Allah upaya ini menjadi alibi kita di Hari Pengadilan Allah nanti.

WalLahu a’lam. []

 

 

 

0 Comments

Leave a Comment

fourteen − 7 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password