Sebuah mosi yang mengusulkan pembatalan perjanjian ekonomi, militer dan politik antara Turki dan Israel ditolak oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdoðan dan sekutunya dalam Pemilu, Partai Gerakan Nasionalis (MHP) di Parlemen pada hari Kamis (10/5/2018), situs berita T24 melaporkan.

Mosi itu diajukan oleh Partai Rakyat Demokratik yang pro-Kurdi (HDP).

“Sebuah mosi untuk mengevaluasi keputusan Parlemen untuk melakukan pembatalan atas semua perjanjian politik, ekonomi dan militer dan pengenaan sanksi ekonomi terhadap Israel telah ditolak oleh AKP dan MHP,” kata tweet dari HDP seperti diberitakan www.turkishminute.com, Rabu (15/5/2018).

“AKP akan melanjutkan hubungannya dengan Israel,” kata oposisi utama Partai Republik Rakyat (CHP), wakil ketua Ali ªeker dalam tweet-nya, yang menggarisbawahi kesenjangan antara kata-kata dan perbuatan dari partai yang berkuasa terkait kebijakan Israel dan Palestina.

Perdana Menteri Binali Yýldýrým pada Selasa menyerukan negara-negara Muslim untuk meninjau kembali hubungan mereka dengan Israel, sehari setelah pasukan keamanan Israel menewaskan 60 warga Palestina selama terjadinya protes di perbatasan Gaza.

“Inilah yang terjadi ketika sebuah keputusan didasarkan pada kepentingan ‘nasional Turki’ atau kepentingan orang-orang kaya yang terkait dengan pemerintah, sementara panduan dari al-Quran hanyalah untuk dibaca, bukan menjadi dasar keputusan Pemerintah,” komentar aktivis Hizbut Tahrir Inggris Taji Mustafa.