Sudah menjadi persepsi umum bahwa model pembangunan yang bertumpu pada pertum-buhan ekonomi merupakan dasar politik pembangunan ekonomi Indonesia.

Model politik pertumbuhan menempatkan persepsi kesejahteraan dan kemakmuran hanya dapat dicapai manakala perekonomian didorong untuk menghasilkan output kegiatan ekonomi yang tumbuh lebih besar setiap tahunnya. Pertumbuhan tersebut digambarkan oleh pertambahan nilai produk domestik bruto (PDB). Dengan perekonomian yang tumbuh, pengangguran dan kemiskinan dapat dikurangi dan dituntaskan, begitulah logikanya.

Model ini memiliki kekeliruan yang mendasar. Menurut an-Nabhani dalam bukunya, Sistem Ekonomi Islam, politik pertumbuhan menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan manusia secara kolektif, bukan pemenuhan kebutuhan setiap individu. Praktisnya, politik pertumbuhan fokus pada aspek materi yakni output yang dapat dihasilkan perekonomian. Sebaliknya, politik pertumbuhan tidak fokus pada manusia sebagai mahluk yang harus dijamin pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dengan kata lain politik pertumbuhan hanya mementingkan benda yang dihasilkan, bukan manusianya.

Dari politik pertumbuhan inilah kemudian diciptakan pendapatan perkapita sebagai ukuran umum tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara teknis, pertumbuhan ekonomi terjadi karena peningkatan nilai PDB setiap tahunnya yang mendorong kenaikan pendapatan perkapita. Permasalahannya, benarkah pendapatan perkapita mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat?

Pemerintah membanggakan kinerja pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Faktanya, semua itu tidak dirasakan masyarakat. Sebab yang menikmati pertumbuhan ekonomi adalah asing dan pemilik modal. Kerangka berpikir ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa Kalimantan, Aceh, Riau, dan Papua yang notabene daerah kaya sumberdaya alam tetapi tertinggal. Teori ekonomi Barat menyebut permasalahan yang menimpa daerah-daerah tersebut sebagai “Kutukan Sumber Daya Alam”. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah “penghisapan ekonomi”. Kami memilih sebutan untuk kondisi di daerah kaya SDA tersebut sebagai akibat “Kutukan Globalisasi dan Liberalisasi”.

Politik pertumbuhan juga terbukti tidak dapat menghilangkan kemiskinan di Indonesia meski telah meraih kemerdekaan selama hampir 74 tahun. Pembangunan yang “digadang-gadang” rezim Orde Baru akan mencapai tahapan tinggal landas dan akan menghapus kemiskinan justru berujung krisis moneter dan krisis ekonomi. Krisis tersebut terjadi akibat penumpukan hutang Pemerintah dan hutang luar negeri swasta. Adapun kinerja pembangunan yang “dibangga-banggakan” pemerintahan berada dalam posisi rentan terhadap krisis dan tidak dapat menghapuskan kemiskinan.

Model pengentasan kemiskinan dengan jalan kapitalisme sangat tidak realistis. Kapitalisme hanya melihat kemiskinan dari segi konfigurasi angka pengeluaran perkapita agar tidak berada di bawah garis kemiskinan. Bukan dari segi bahwa setiap warga negara harus dipenuhi kebutuhan primernya, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Rendahnya standar kemiskinan inilah yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia terlihat rendah dan semakin menurun.

Model pembangunan yang bertumpu pada politik pertumbuhan tentu tidak dapat memecahkan masalah kemiskinan. Model ini juga tidak mampu menciptakan pemerataan sebab yang terjadi adalah penghisapan dan ketimpangan. WalLahu a‘lam. [Yuli Sarwanto ; (Analis FAKTA)]