Senjakala Kapitalisme Global

Awalnya kapitalisme dianggap sebagai akhir dari peradaban umat manusia. Yoshihiro Francis Fukuyama, dengan jumawa mengungkap ini dalam bukunya, The End of History and the Last Man tahun 1992, menyambut keruntuhan negara adidaya Uni Sovyet.

Menurut Fukuyama, setelah Barat menaklukkan rival ideologisnya—monarki  herediter, fasisme dan komunisme—maka  dunia telah mencapai satu konsensus yang luar biasa terhadap demokrasi liberal. Ia berasumsi bahwa demokrasi liberal adalah semacam titik akhir dari evolusi ideologi atau bentuk final dari bentuk pemerintahan. Ini sekaligus sebuah ‘akhir sejarah’ (the end of history), katanya.

Namun, tiga dekade berjalan, muncul berbagai kajian akademis tentang rusaknya peradaban Barat ini. Di antaranya ada buku JK Gibson-Graham yang berjudul The End of Capitalism (As We Knew It). Kemudian buku David Harvey yang berjudul Seventeen Contradictions and The End of Capitalism. Juga buku John McMurtry yang berjudul The Cancer Stage of Capitalism. Belum lagi ratusan tulisan ilmiah lainnya. Bahkan kritik juga sampai ke gerakan sosial. Alhasil, kapitalisme sedang menuju pada penghujungnya.

 

Kerusakan Bidang Politik

Politik kapitalisme bermuara pada prinsip sekularisme. Tidak ada ruang spiritualitas di dalamnya. Kalau pun ada, hanya sekadar kosmetika, atau sebagai simbol untuk kepentingan politik.

Demokratisasi menjadi agenda Kapitalisme Barat untuk bisa diterapkan negara-negara seantero dunia. Dalam buku The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Samuel Huntington menjelaskan bagaimana proses men-’demokrasi’-kan negara-negara dilakukan.

Pada 1790, mulanya hanya ada tiga negara penganut demokrasi liberal. Kini, 120 (62 persen) dari 192 negara di dunia adalah negara demokrasi.

Namun demikian, demokrasi pun menampakkan boroknya. Sebagai gambaran, Laporan utama the Guardian, 6 Juni 2012, dengan judul “British Democracy in Terminal Decline” mengungkapkan fakta yang menggemparkan dunia bahwa era demokrasi bakal segera berakhir.

Ada tiga indikator yang memperkuat fenomena tersebut. Pertama: Semakin hegemoniknya pengaruh korporasi dalam proses pengambilan keputusan publik, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif. Kedua: Semakin banyaknya politisi yang semakin memperkaya diri dan hanya mementingkan kelompoknya. Ketiga: Kian menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu sebagai wujud kekecewaan mereka terhadap demokrasi.

Walaupun tulisan tersebut berbicara tentang Inggris, namun memudarnya demokrasi seperti itu sejatinya tidak hanya terjadi di Inggris, tetapi hampir di seluruh dunia, termasuk di Prancis dan Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi.

Standar ganda dipertontonkan dalam penerapan sistem demokrasi. Bagaimana bisa kemenangan demokratis yang diperoleh FIS di Aljazair tahun 1992 dibatalkan karena ada anggapan dari Barat bahwa ada tantangan serius terhadap ideologi yang diusung FIS. Menurut Christoper Ogden, dalam artikel View from Washington,Times, 3 Februari 1992, tindakan AS yang mendukung permainan kekuasaan anti-demokrasi merupakan suatu tindakan yang sangat keliru. Hal ini berulang pada Mesir. Kudeta Jenderal Abdel Fatah as-Sisi tahun 2013 terhadap presiden Mursi yang terpilih secara demokratis justru didudung oleh Barat, bahkan diperkuat posisinya hingga kini.

Kritik terhadap demokrasi juga terkait dengan keberpihakan sistem ini kepada para pemilik modal. Hegemoni kepentingan para pemilik modal melalui mekanisme demokrasi inilah yang telah menyuburkan money politics, suap, kolusi, dan korupsi.

Di Indonesia, pengesahan UU Cipta Lapangan Kerja yang dilakukan penuh ketergesaan, saat pandemi, di malam hari dan di tengah desakan penolakan melalui berbagai aksi demonstrasi menunjukkan ‘pemaksaan’ dari pihak-pihak yang diuntungkan dari UU yang sarat kontroversi tersebut.

Lahirnya beragam UU dan kebijakan Pemerintah yang menguntungkan pemilik modal dan merugikan rakyat banyak hadir dalam kondisi ini.

 

Kerusakan di Bidang Ekonomi

Secara historis, kapitalisme yang begitu jumawa sejak era Adam Smith pada 1800-an mulai terlihat cacatnya dan sempoyongan sejak the great depression pada malaise 1930-an. Setelah itu, kehidupan ekonomi dunia yang menganut kapitalisme dilanda krisis keuangan atau ekonomi secara berulang dan tak berkesudahan. Yang masih dekat dengan ingatan adalah resesi ekonomi global pada 2008 yang dipicu oleh krisis keuangan di Amerika Serikat.

Hampir semua ekonom dunia peraih Nobel, termasuk Paul Krugman dan Joseph Stiglitz, serta Bank Dunia dan IMF yang merupakan anak kandung kapitalisme sepakat bahwa krisis ekonomi yang melanda Eropa, AS, Jepang, dan pusat-pusat kapitalisme lainnya tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya. Yang lebih mencemaskan, mereka pun kewalahan bahkan hampir menyerah untuk menemukan jalan keluarnya.

Tidak hanya di tataran studi, gerakan occupy wallstreet tahun 2011 menggema menunjukkan bagaimana kapitalisme ini tidak mensejahterakan semua kalangan sebagaimana didambakan. Mereka mengkritik bahwa 1% mengendalikan yang 99%.

Watak dasar kapitalisme adalah endless accumulation, yang tercermin pada naluri primitif untuk mengakselerasi pertumbuhan. Hasrat mengakumulasi kapital yang tak bertepi dalam kapitalisme menjalar seperti kanker, yang terus tumbuh hanya untuk mengantarkan seseorang ke pintu kematian (John McMurtry,The Cancer Stage of Capitalism, Pluto Press, 2009).

Dengan watak ekspansionis dan bersandar pada hukum purba Darwinisme sosial, setiap pemilik modal cenderung berperilaku sama dalam menjalankan praktik ekonomi, melalui aneka rupa kegiatan bisnis berburu rente dalam payung oligopoli.

Karena itu para kritikus menyebut praktik ekonomi kapitalis serupa dengan praktik kekuasaan imperialis, yang mengeruk kekayaan alam dan sumberdaya ekonomi di wilayah jajahan demi kemakmuran penguasa kolonial. Tak pelak, kapitalisme merupakan kekuatan destruktif yang sangat membahayakan peradaban dan kemaslahatan umat manusia.

Thomas Piketty lewat bukunya, Capital, in The Twenty-First Century mengungkapkan bahwa kesenjangan di dunia belakangan ini semakin mengkhawatirkan.

Di Amerika Serikat, kesenjangan kesejahteraan kian memburuk. Kesenjangan pendapatan juga terlihat di Australia. Kurva kesenjangan berbentuk huruf U. Tiongkok dan India semakin parah, tetapi Indonesia lebih buruk. Modal masuk sangat deras, tetapi hanya didominasi segelintir penduduk. Di AS, mereka menguasai 42 persen perdagangan saham di pasar modal, 55 persen surat utang, dan 71 persen aset bisnis. Kondisi ini juga mirip terjadi di Indonesia.

Kapitalisme juga mendorong terjadinya eksploitasi kekayaan alam demi pemilik modal. Sebagai contoh, Industri tambang merupakan bisnis yang sangat menguntungkan bagi kapitalisme. Dari situlah pundi-pundi uang mereka terus bertambah. Data yang dirilis Majalah Forbes pada akhir tahun 2012, dari 40 orang terkaya di Indonesia, sebagian besar bergerak di bisnis industri pengerukan sumber daya alam seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan total aset sebesar 71 Miliar US$. PT Freeport yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 1967 menghasilkan keuntungan Rp 70 Triliun setiap tahun dan hanya 4% royalti pertahun untuk Pemerintah Indonesia. Selama Freeport beroperasi sebanyak 1 milyar tailing dibuang ke sistem sungai Aghawagon-Otomona-Ajkwa di tahun 2006. Jumlah itu akan bertambah menjadi lebih dari 3 miliar tailing dan 4 miliar limbah batuan sampai tahun 2040.

PT Newmont Minahasa Raya yang telah melakukan pencemaran lingkungan di Teluk Buyat, menyebabkan lebih 30 orang meninggal dunia dan penyakit berkepanjangan pada penduduk setempat akibat pencemaran limbah logam.

Dua perusahaan tambang raksasa tersebut hanya contoh kecil bagaimana industri pertambangan berhubungan erat dengan kerusakan lingkungan. Tercatat 36 perusahaan yang didominasi tambang dan perkebunan, melakukan pengrusakan lingkungan secara sistematis.

Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), 70% kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh industri pertambangan yang ijin usaha-nya terus bertambah dan dipermudah oleh pemerintah. Tahun 2013 terdapat 2686 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sudah diberikan. Konsekuensinya, jutaan hektar pohon akan dibabat dalam proses pembersihan tanah. Jutaan ton tanah akan dikeruk dalam rangka ekstraksi bahan galian.

Industri perkebunan, khususnya kelapa sawit, juga turut memberikan sumbangan bagi kerusakan lingkungan. Sawit Watch mengatakan hingga Juni 2010 Pemerintah Indonesia telah menyerahkan 9,4 juta hektar tanah, dan akan mencapai 26,7 juta hektar tahun 2020, kepada 30 grup besar yang mengontrol 600 perusahaan.

Menurut penelitian, kerusakan dan pencemaran lingkungan 30 tahun terakhir jauh melampaui kerusakan lingkungan yang disebabkan aktivitas manusia selama ribuan tahun lalu. Salah satu contoh yang terjadi di Indonesia seperti laju kerusakan hutan pada era tahun 1980-an di adalah sekitar satu juta hektar/tahun. Pada awal tahun 1990-an tingkat kerusakan mencapai 1,7 juta hektar/tahun. Sejak tahun 1996 meningkat lagi menjadi rata-rata dua juta hektar/tahun (data 2001). Hutan yang sudah terdegradasi dan gundul di Indonesia ada di Sumatera (terdegradasi 5,8 juta hektar dan gundul 3,2 juta hektar). Di Kalimantan degradasi 20,5 juta hektar dan gundul 4,3 juta hektar. Di Sulawesi degradasi dua juta hektar dan gundul 203.000 hektar. Di Nusa Tenggara degradasi 74.100 hektar dan gundul 685 hektar. Di Papua degradasi 10,3 juta hektar dan gundul 1,1 juta hektar. Di Maluku degradasi 2,7 juta hektar dan gundul 101.200 hektar.

Apalagi dengan berkembang pesatnya pasar akibat kebijakan neoliberal yang digalakkan oleh seluruh perangkat ekonomi kapitalisme, khususnya WTO, IMF, ADB dan Bank Dunia, serta berbagai perjanjian perdagangan bebas selama lebih dari satu dekade ini, yang dilegitimasi oleh rejim pendukung investasi tanpa berpikir panjang.

Kapitalisme juga menghitung ekonomi secara semu. Sebagai gambaran, baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 sebesar 2,97% year-on-year (yoy). BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 ini merupakan yang terendah sejak 2001. (kontan 05/05/20).

Kondisi ini langsung disikapi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan mengungkapkan bahwa skenario terberat pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2020 akan berada di posisi 0,3 persen hingga minus 2,6 persen. Bahkan ia menyebutkan kuartal kedua 2020 merupakan periode terberat untuk perekonomian Indonesia (Kompas, 15/04/2020).

Tentu fakta di atas adalah sesuatu yang sangat membahayakan karena mengindikasi-kan ekonomi mengalami krisis bahkan menuju resesi. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, ada dua indikator utama yang dijadikan pegangan oleh para pemimpinya dalam menilai kebijakan ekonomi mereka, yaitu Kinerja Pasar Saham dan PDB.

Padahal, kata Erik Brynjolfsson dalam laman World Economic Forum, “PDB hanya menghitung semua yang kita beli dan kita jual. Bahkan sangat mungkin PDB ini justru berseberangan dengan kesejahteraan yang sudah kita capai.”

Bahkan kritik keras akan fakta ini pernah disampaikan oleh David C.Korten dalam bukunya, The Post Corporate World: Life After Capitalism. Fakta PDB, menurut dia, hanya berbasis pada perhitungan uang semata. Ini mendorong manusia memiliki sifat konsumtif. Dalam praktiknya, semakin cepat kita membuang dan menganti mobil, komputer, televisi, dan peralatan kita, maka semakin cepat pula PDB tumbuh.

Bayangkan ketika aktivitas membabat hutan, menangkap ikan dan mengambil minyak bumi hanya menghitung hasil penjualannya saja, sebagai tambahan kekayaan tanpa mempertimbangkan dampak ekosistem yang ditimbulkan. Bisa jadi pertumbuhannya ekonominya cepat, tetapi terjadi kesenjagan ekonomi dan kerusakan dimasa depan. Inilah yang terjadi saat ini di banyak negara.

Dampak buruknya tidak berhenti sampai di situ. Hyman Minsky, dalam buku Stabilizing Unstable Economy, mengatakan, fakta menunjukkan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi di AS, kesenjangan masih saja lebar, dan yang miskin semakin miskin. Di negara ini pada tahun 1990-an, masih mentoleransi 10% masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Bagaimana mungkin negara maju membiarkan 10% rakyatnya menderita dalam kemiskinan dan masih terjerembab dalam pengangguran.

 

Kerusakan Sosial

Hal ini bermuara pada prinsip dasar sekularisme yang mengusung ide-ide liberalisme (kebebasan).  Karena ukuran kebahagiaan dalam sistem kapitasme bersifat materialistik, maka unsur-unsur spiritualitas sosial dalam penerapan dalam kehidupan public diabaikan. Hal ini mengakibatkan penyakit-penyakit sosial semakin marak, kejahatan merajalela, dan terus berulang tanpa solusi yang fundamental. Keberadaan agama hanya menjadi pengisi dahaga spiritualitas personal belaka.

Sebagai contoh, pernikahan sejenis yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai agama justru menjadi marak. Menurut survei Pew Research, sekitar 61 persen warga Amerika telah mendukung pernikahan sejenis pada 2019, naik sekitar 30 persen dari 2004. Pada tahun tersebut, hanya 31 persen yang mendukung pernikahan sejenis.

Rasisme juga menjadi fenomena berulang di negara-negara kapitalis Barat, dengan berbagai variannya.

Tingginya tingkat kejahatan juga menjadi problematik dalam sistem kapitalisme. Hukum yang dibuat dengan undang-undang yang dibuat manusia tidak menyentuh esensi keadilan yang diharapkan.

Tengok saja, hampir 10 juta orang meringkuk dalam penjara di seluruh dunia. Hampir 50 persen di antara mereka berada di penjara Amerika Serikat, Cina dan Rusia. Daftar Populasi Penjara Dunia memperlihatkan bahwa Amerika Serikat memenjarakan 756 orang dari setiap 100,000 warganya, sementara angka rata-rata dunia adalah 145 per 100,000 orang.

Kantor PBB urusan Narkoba dan Kejahatan membuat statistik mengenai angka pembunuhan di 198 negara berdasarkan informasi dari sistem peradilan di negara-negara itu. Negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan memiliki tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Di Honduras terjadi 60,9 pembunuhan per 100,000 penduduk. Di Jamaika 59,5 per 100,000 jiwa. Di Inggris angkanya adalah 1,2 sementara Amerika Serikat mencapai 5,2.

 

X-Factor

Pertarungan ideologi dan peradaban senantiasa berlangsung sepanjang sejarah manusia. Baik dalam konteks lokal negara maupun dalam skala global.

Namun demikian, perang peradaban tidak selalu dimulai dengan perbedaan yang ada pada peradaban tersebut sebagaimana dituturkan oleh Huntington. Persaingan antar kapitalis juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Persaingan Britania Raya dengan Amerika Serikat pada periode Malaise menjadi fenomena menarik pasca Amerika Serikat meninggalkan doktrin Monroe nya.

Apalagi bila berkelindan dengan terjadinya wabah berskala pandemi, seperti yang terjadi pada kisaran tahun 1918-an, Wabah Flu, berbarengan dengan Perang Dunia Pertama dan ada kemunculan kekuatan komunisme yang menumbangkan Tsar Rusia.

Kini dunia dilanda pandemi Corona yang telah mengguncang sendi-sendi kapitalisme global. Kapabilitas negara dipertaruhkan. Sistem kebergantungan yang dibangun kapitalisme semakin memperlihatkan kebobrokan dari kapitalisme yang semakin oleng ini. Michael Robert dalam It Was The Virus That Did It mengatakan pandemi Corona akan mengguncang ekonomi global lebih buruk dari yang sebelumnya pernah terjadi. Namun, resesi yang akan terjadi bukanlah disebabkan oleh Corona, melainkan kapitalisme itu sendiri. Pandemi Corona menjadi palu untuk membongkar kapitalisme.

Di jantung kapitalisme, Amerika Serikat, situasi pandemi ini turut mencerminkan moralitas kapitalisme AS yang aneh. Sebab, ketika AS seharusnya fokus membantu meringankan beban kaum pekerja dan kelas menengah ke bawah, pemerintah malah terlihat lebih mudah memberikan insentif bagi para pemegang modal dan perusahaan. Dalam tulisan berjudul “What Matters: This is What Coronavirus Capitalism Looks Like,” Zachary B Wolf menuturkan tak sedikit perusahaan besar mengais bantuan dari pemerintah ketika banyak keluarga dan usaha kecil menengah harus berjuang lebih keras untuk bertahan.

Namun, yang menjadi ironi adalah seolah setelah kita melihat kebobrokan kapitalisme, tidak lantas menjadikan sistem ini tiada. Sebuah film dokumenter yang berjudul Capitalism: A Love Story garapan David Moore menggambarkan secara ciamik bagaimana warga Amerika benci akan kapitalisme, tetapi tidak bisa lepas dari sistem itu sendiri. Masyarakat kecil yang tidak bisa apa-apa semakin terpinggirkan sekaligus dipaksa dan tidak ada jalan apapun selain menerima sistemnya.

Di sinilah sistem alternatif yang menjawab segala kebobrokan kapitalisme semestinya muncul. Itulah Islam, ajaran komprehensif, ideologis yang mengatur seluruh sendi kehidupan berdasarkan tuntunan wahyu. Ialah al-Haqq yang akan terus diperjuangkan oleh para pengemban dakwah Islam. Insan yang konsisten dengan kebenaran ilahi yang tidak pernah bisa terbeli oleh syahwat dunia yang ditawarkan oleh Kapitalisme.

Wa Qul Ja’a al-Haqq wa zahaqa al-bathil. Inna al-Bathila kana zahuqa Yang Haq telah datang dan yang batil telah musnah. Sungguh perkara yang batil itu pasti musnah.

WalLahu’alam. [Dari berbagai sumber] [Budi Mulyana, S.IP., M.Si.; Dosen Hubungan Internasional Unikom Bandung]

 

 

0 Comments

Leave a Comment

12 − 12 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password