Direktur Institute Muslimah Negarawan (IMuNe) Dr. Fika Komara mengatakan, organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memang dirancang agar tak punya kekuatan otoritatif bagi umat Muslim.

“Dari sejak kelahirannya, PBB memang dibuat agar tidak punya kekuatan otoritatif untuk masyarakat internasional, apalagi untuk umat Islam,” ujarnya kepada Mediaumat.id, Jumat (27/5/2022).

Hal itu ia sampaikan sebagai respon atas kesan lemah PBB berkaitan dengan ketentuan pemerintah Cina terhadap PBB, dalam hal ini Komisioner Tinggi HAM Michelle Bachelet yang melakukan kunjungan ke Uighur selama enam hari sejak Senin (23/5), dengan koridor tertutup karena alasan pandemi Covid-19.

Artinya, Bachelet tidak boleh berkomunikasi dengan orang di luar rombongannya, serta tak akan bisa melakukan wawancara personal dengan warga Uighur yang ia temui. Ia juga tak diperkenankan membawa perwakilan media karena alasan penularan virus Corona, seperti dikutip Reuters.

Selain kelemahan tersebut, tambah Fika, posisi kaum Muslim makin tak berdaya bersamaan dengan pemberian hak istimewa kepada negara-negara besar melakukan veto terhadap apa pun keputusan/resolusi PBB. “Jelas menunjukkan lembaga ini hanya dijadikan sebagai tameng bagi negara-negara (besar) tersebut,” tukasnya.

Menurut Fika, lima negara pemilik hak veto dimaksud juga berperan sebagai predator ekonomi dan hegemoni politik bagi tanah umat Islam.

Jadi bagaimana mungkin umat Muslim berharap kepada PBB yang dikuasai negara-negara penjajah tersebut. “Wajar tidak ada satu pun prestasi PBB dalam menyelesaikan krisis umat Islam dari mulai Palestina, Suriah, Rohingya, hingga Uighur di Xinjiang,” sebutnya.

Ia pun membandingkannya dengan fakta sejarah ketika Khilafah Islam masih berdiri. “Berbeda sekali dengan kekuatan respon Kekhilafahan Islam dalam merespon tragedi umat,” tandasnya.

Jangankan permasalahan Muslim Uighur, teriakan seorang Muslimah yang tercederai kehormatannya, ungkap Fika, telah mampu mendatangkan respons Khalifah al-Mu’tashim Billah dalam hitungan hari berikut solusi yang sangat efektif.

“Tidak perlu menunggu sampai berminggu-minggu, apalagi sampai bertahun-tahun, seperti Uighur. Itu pun tidak ada solusi nyata yang ditawarkan PBB bagi umat Islam di Xinjiang,” pungkasnya.