Sekitar 560 pengunjuk rasa dan personel keamanan tewas dalam protes anti-pemerintah yang berlangsung selama berbulan-bulan pada tahun lalu, ungkap Menteri Dalam Negeri Irak pada Kamis (30/7/2020) seperti diberitakan Reuters di hari yang sama.

Di tengah protokoler pencegahan Covid-19 dan jalanan Irak yang sepi dari para demonstran, pemerintah Mustafa al-Kadhimi berjanji untuk menyelidiki pembunuhan dan penahanan ratusan demonstran dalam kerusuhan yang menggulingkan pemerintah sebelumnya tahun lalu.

Pemerintah juga berjanji akan mengungkap nasib ribuan orang Irak yang hilang diculik kelompok milisi.

“Padahal, Perdana Menteri Irak, al-Kadhimi adalah direktur dinas intelijen, yang tentunya sudah tahu perkara kecil dan besar di Irak. Bahkan mungkin saja ia telah mengawasi pembunuhan dan penculikan yang terjadi terhadap para demonstran,” tulis hizb-ut-tahrir.info, Ahad (2/8/2020).

Dalam konferensi pers Kamis (30/7) itu juga Menteri Dalam Negeri mengatakan komite pencari fakta bertugas untuk menyelidiki pembunuhan dua pengunjuk rasa pada hari Ahad, memerintahkan pemecatan tiga polisi dan membawa mereka ke pengadilan karena menggunakan senapan berburu terhadap para demonstran.

“Sedangkan sisanya, yaitu ratusan orang yang tewas, Mustafa Al-Kadhimi dan pemerintahnya tidak akan menyelidiki pembunuhan dan penculikan mereka, karena ia adalah bagian dari rezim yang diwarisi oleh pendudukan Amerika untuk Irak. Sebagai pelayan Amerika, al-Kadhimi telah beralih dari posisi direktur intelijen ke posisi baru, yaitu Perdana Menteri,” pungkas hizb-ut-tahrir.info.