Pengelolaan SDA Indonesia saat ini amat memperihatinkan. Kita menyaksikan bagaimana tambang emas di Grasberg Papua dikeruk oleh perusahaan raksasa Amerika tanpa mempedulikan aspek lingkungan maupun lahan. Pasalnya asas yang dipakai oleh sistem Kapitalisme adalah kemaslahatan besar (benefit profit). Studi kasus PT Freeport di Papua menunjukkan fakta bahwa pengelolaan SDA dalam sistem Kapitalisme sangat merusak lingkungan. Hampir seluruhan proses penambangan terbuka melalui beberapa tahapan pengeboran, peledakan, pemilahan, pengangkutan dan penggerusan batuan bijih.

Pemerintah Indonesia banyak membuat berbagai kebijakan yang bisa dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan liberalisasi. Pemerintah mengundang para investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Liberalisasi investasi jelas membuka masuknya investor asing di Indonesia. Keran investasi sampai saat ini makin dibuka lebar di era reformasi. Mirisnya, kondisi rakyat negeri ini tak banyak berubah meski rezim senantiasa berganti. Kondisi rakyat Indonesia kebanyakan hidup dalam bayang-bayang disintegrasi, kemiskinan, dan kriminalitas yang kian tajam dan meningkat. Padahal potensi SDA Indonesia yang luar biasa itu seharusnya berdampak positif bagi bangsa Indonesia.

Sayang, meski rezim terus berganti, sistem yang ada masih sistem lama, hanya ‘dipermak’ dengan berbagai kepalsuan. Itulah demokrasi. SDA Indonesia sudah dikuasai oleh perusahaaan-perusahaan asing. Penguasaan asing atas SDA rakyat justru memperoleh ‘pembenaran’, legalitas dan perlindungan dari berbagai payung hukum, yakni UU yang bernafas liberal. Akibatnya, banyak kebijakan yang dihasilkan bukan menguntungkan rakyat, tetapi justru membuntungkan rakyat.

Indonesia memiliki posisi geografis yang unik dan strategis. Terletak di antara dua benua dan dua samudra. Secara geopoltik berada pada pertarungan pengaruh ideologi kapitalisme dan sosialisme. Dilihat dari geoekonomi, yaitu telaah faktor-faktor spasial permukaan bumi sebagai pertimbangan ekonomi, kekayaanan alam Indonesia sangat luar biasa. Hutan, minyak bumi, batubara, gas alam, sumberdaya laut, dan tambang emas menjadi gambaran kekayaan yang ada di bumi Indonesia. Keadaan seperti ini tentu menjadikan Indonesia dilirik oleh banyak negara.

Adanya sumberdaya alam yang sangat melimpah dan beraneka ragam tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Rakyat masih menjerit ketika BBM naik. Akses lapangan kerja semakin sulit. Pendidikan semakin mahal. Ini terjadi karena yang diterapkan adalah neoliberalisme yang membebaskan pihak swasta asing maupun dalam negeri mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dengan dalih penanaman modal, pihak swasta bisa memiliki keluasan dalam mengelola kekayaan alam hingga pada kebijakan penentuan harga dan distribusi. Akhirnya, peran Pemerintah tidak lebih hanya sebagai penjual dan rakyatnya sebagai pembeli.

Masalah ini harus segera dicari solusinya. Negaralah yang harusnya mengatur semua kekayaan alam dan mengembalikan dalam bentuk kemaslahatan umat. Rasulullah saw. bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, rumput dan api.” (HR Ibnu Majah). [Yuli Sarwanto ; (Dir. FAKTA)]