Wah, era Orde Baru datang lagi, nih. Masa diktator kembali menyapa,” ungkap Ran.

Kok bisa?

“Lihat saja, Presiden Joko Widodo saat pidato mengatakan ‘Kita harus mencari sebuah model baru, cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah dengan inovasi-inovasi. Kita semuanya harus mau dan akan kita paksa untuk mau’,” tambahnya mengutip pidato Presiden (14/7/2019).

Mahasiswa itu segera menambahkan, “Coba lihat diksi yang dipakai ‘Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan’.”

Pikiran itu bukan milik Ran belaka. “Misalnya jangan halangi investor, atas nama persatuan. Lalu dikatakan akan dihajar bagi siapapun yg menghalangi investor. Ngeri kali!” ujar Haris Azhar.

Saya pikir hal itu beralasan. Bagaimana pun, tidak semua investasi itu baik dan cocok. Investasi yang menjadikan kita sebagai ‘bangsa kuli di negeri sendiri’ (meminjam istilah Bang Ekky Syahruddin alm.), tentu harus ditolak. Pada 2018, investasi asing paling banyak mengalir ke sektor listrik, gas dan air sebesar US$ 4,4 miliar. Posisi kedua yaitu sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran dengan total investasi senilai US$ 4,3 miliar. Kemudian diikuti sektor pertambangan dengan total investasi US$ 3 miliar. Sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi dengan total investasi US$ 3 miliar. Logam dasar dan barang logam bukan mesin dengan total investasi US$ 2,2 miliar. Adapun negara yang menjadi investor terbesar antara lain Singapura, Jepang, dan Tiongkok (https://katadata.co.id/infografik/2019/04/10/investasi-asing-di-indonesia).

Ubedilah Badrun memandang diksi yang disampaikan Jokowi mengandung unsur sentralistik dan keras. “Misalnya dengan kata-kata, saya kejar, saya hajar, saya copot, dan seterusnya. Namun sering tidak menyebutkan indikator yang jelas,” ungkapnya.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta itu (15/7) mengatakan bahwa pernyataan ‘Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila!’ merupakan potensi otoriter. “Ini berpotensi hegemoni makna atas tafsir Pancasila dan berpotensi otoriter,” tegasnya. “Karena tidak diikuti dengan penjelasan seperti apa ciri-ciri yang mengganggu Pancasila,” tambahnya.

Ada yang menarik apa yang disampaikan Prof. Fahmi Amhar. “Sehingga kita masih sering bingung, kalau orang minum minuman keras itu melanggar sila ke berapa? Sila pertama? Masak? Bukankah keharaman minuman keras itu cuma ada di Islam?” ungkapnya. “Lokalisasi pelacuran itu sesuai sila ke berapa? Tidak ada? Tetapi kenapa selama ini diijinkan? Kalau jelas dengan syariah Islam pasti tidak diijinkan! Satu lagi, gerakan penyesatan akidah dan pemurtadan itu apa melanggar Pancasila? Ya tidak! Tetapi jelas membahayakan umat Islam, dan hanya diharamkan oleh syariah Islam,” tegas cendekiawan produktif itu.

Pikiran seperti ini bukan tidak mungkin akan dianggap sebagai ‘pengganggu’ bila kacamata yang digunakan adalah kacamata otoriter. Padahal pikiran semacam itu semestinya sah-sah saja.

Kekhawatiran akan hadirnya kediktatoran adalah wajar belaka. Sebab, dengan kediktatoran pikiran kritis akan diberangus. Dalam kediktatoran yang bekerja adalah otot, bukan otak. Bahkan otot yang dilegitimasi oleh otak. “Bahaya akan terjadi bila terjadi kolaborasi keburukan antara kekuasaan, legitimasi keagamaan dan para pemilik modal,” begitu kira-kira yang disampaikan Pak Anwar Abbas. “Lihatlah kolaborasi antara Qarun, Fir’aun dan Haman,” tambahnya.

Memang, bila kita telaah, misalnya di dalam al-Quran surat al-Qashash, akan tampak bahwa kolaborasi ketiganya melahirkan kediktatoran yang sempurna. Sosoknya adalah Fir’aun. Bahkan sampai pada taraf ‘Ana rabbukum al-a’la. Aku adalah tuhan kalian yang tinggi’. Qarun sosok konglomerat yang banyak harta dan kekayaan. Penopang kekuasaan zalim. Haman merupakan sosok orang yang luhur ilmunya, penasihat keagamaan bagi Fir’aun sebagai penguasa. Dialah yang memberikan legitimasi bagi tindakan-tindakan Fir’aun sebagai penguasa zalim. “Kita harus mengambil ibrah dari kisah tersebut,” ungkap Ustadz Aula. “Tatkala ketiga simbol kekuatan itu berkolaborasi, kediktatoran sudah pasti menyapa,” tegasnya.

Ya, saat tujuan hanya terbatas pada materi. Semua yang dianggap menghambat pencapaian materi akan dianggap pengganggu yang layak disikat habis. Kezaliman pun akan lahir. Namun, tatkala kelompok keagamaan melegitimasi tindakan zalim tersebut, maka bukannya ia lenyap, justru kezaliman akan dianggap sebagai kebenaran. Jalan terus.

Karena itu, waspadalah ketika dalam masa mana pun kita melihat munculnya kolaborasi penguasa zalim dengan kelompok keagamaan yang bertindak sebagai legitimator, lalu berjalan untuk mengabdi pada kepentingan pemilik modal. Sebab, ketika itu akan lahir kediktatoran. Apakah hal ini sudah terjadi di masyarakat kita? Menjawab pertanyaan itu saya katakan, “Kita dapat mengamati dan mengambil kesimpulan masing-masing.”

Yang jelas, tantangan dakwah ke depan akan semakin berat. Namun, seiring dengan itu kesadaran umat pun makin bertambah. “Tantangan kita makin besar. Tapi saat ini umat Islam juga dalam posisi sadar akan tantangan besar itu,” ungkap Fikri Bareno. Pengurus al-Ittihadiyah itu pun menyampaikan perasaannya, “Kesadaran itulah yang menggembirakan kita. Insya Allah, Islam akan memimpin Indonesia dan dunia.” [Muhammad Rahmat Kurnia]