Presiden Republik Kirgistan Sooronbay Jeenbekov bertemu dengan Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping, yang tiba di Bishkek untuk menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO).

Dia menyatakan bahwa Pemerintah Cina telah menjanjikan hibah bernilai $ 86 juta kepada Kirgistan. Presiden Kirgistan mengatakan bantuan itu akan digunakan untuk transportasi, energi dan pembangunan jalan.

Menurut laporan Kementerian Keuangan pada Februari 2019, total utang Kirgistan mencapai 4 miliar dolar dan 484 juta dolar. Ada 3 miliar dan 827 juta dolar hutang luar negeri, 1 miliar dan 220 juta dolar (45%) diambil dari Cina.

Abdul Razzaq Moumen, anggota Kantor Media Hizbut Tahrir Kirgistan, menyebutkan para wakil Joðorqu Keñeþ (Parlemen) berusaha untuk menghilangkan kekebalan dari mantan Presiden Almazbek Atambayev. Faktanya, diketahui bahwa ketegangan politik saat ini di Kirgistan adalah hasil dari hubungan antara mantan presiden itu dan orang-orang di sekitarnya dengan Cina.

Ini berarti bahwa prosedur penyelidikan terhadap sejumlah mantan menteri dan mantan geng kepemimpinan lainnya telah dilakukan karena dolar dan investasi yang diambil dari Cina dan karena praktik bisnis yang korup yang telah mereka mulai dengan perusahaan-perusahaan Cina!

Dengan demikian, terang Moumen, semua kejahatan yang dilakukan oleh otoritas sebelumnya telah menunjukkan bahwa mekanisme administrasi publik telah dibangun di atas dasar yang tidak benar dan bahwa kebijakan internasional yang telah secara keras mencampuri urusan dalam negeri telah dibangun di atas ketidakadilan.

Almazbek Atambayev hengkang dari jabatan kepresidenannya, dan kelompok pemimpinnya menuju kepada Jeenbekov. Sistem pemerintahan di Kirgistan, yaitu parlemen, kementerian, pengadilan dan sistem kekuasaan lainnya, berada di bawah kendali presiden sebagaimana di masa lalu. Dengan demikian utang, investasi dan hibah yang harus ditanggung masyarakat (pembayarannya) tetap berada di bawah kendali kelompok itu sendiri.

“Hal ini dan itu adalah sama, dan tidak ada yang lebih baik dari yang lain! Masalahnya adalah pada sistem tata kelola global dan sistem lokal yang mengimplementasikan kepentingan kaum kafir. Ini berarti bahwa geng yang ada dalam kepemimpinan tidak saling berdebat untuk kepentingan rakyat. Namun, mereka meminjam uang atas nama rakyat dan membelanjakannya atas nama mereka! Rakyat akan segera mulai membayar utang Cina dari kantong-kantong mereka!” pungkasnya. [Joko Prasetyo dari berbagai sumber]