Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Irak pada Sabtu malam (26/10/2019) menerbitkan laporan korban baru dari sejumlah orang yang tewas dalam aksi protes sejak sehari sebelumnya. Komisi mengkonfirmasi bahwa jumlah korban telah mencapai 63 orang tewas.

“Ini menegaskan bahwa Pemerintah Irak, atau ‘oasis demokrasi di Timur Tengah’ yang dijanjikan oleh Washington setelah pendudukan, tidak lagi mempertimbangkan darah kaum Muslim,” tulis Kantor Berita HT, Ahad (27/10/2019).

Menurut Komisi HAM Irak, korban tewas berada di Provinsi Baghdad, Maysan, Dhi Qar, Basra, Muthanna, Diwaniya dan Babil. Komisi HAM Irak menekankan bahwa dalam aksi protes itu telah terjadi “pembakaran dan perusakan 83 gedung Pemerintah dan beberapa kantor partai di provinsi Diwaniya, Maysan, Wasit, Dhi Qar, Basra, Muthanna, Babil dan Karbala”, serta serangan terhadap gedung konsulat Iran di Karbala.

Irak adalah salah satu negara “poros perlawanan” bersama dengan Iran, Suriah dan Partai Iran Lebanon.

Kedutaan Besar AS di Baghdad adalah kedutaan terbesar di dunia dan memiliki 16 ribu karyawan yang menjalankan urusan korupsi dan pengelolaan negara untuk menjaga agar rakyat tetap menderita karena kekurangan kesempatan kerja dan kemiskinan, pada saat para pejabat Pemerintah terjerumus ke dalam korupsi.

“Perlu diketahui, ‘partai-partai perlawanan di Irak’ menentang dan membunuh para pengunjuk rasa,” pungkas Kantor Berita HT.