Dunia Islam masih belum banyak berubah sepanjang tahun 2021. Umat Islam masih diliputi berbagai banyak persoalan di berbagai kawasan dunia seperti pendudukan dan penjajahan, kemiskinan, pembunuhan massal, kezaliman rezim penguasa di negeri Islam dan berbagai penderitaan lainnya.

Hingga saat ini kaum Muslim Suriah harus menghadapi rezim Bashar yang bengis dan serangan negara-negara musuh seperti Amerika dan Suriah yang mengatasnamakan perang melawan terorisme. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbasis di Inggris mengatakan, konflik telah merenggut 494.438 nyawa sejak meletus pada 2011, dengan penindasan brutal terhadap protes anti-pemerintah. Jutaan rakyat Suriah hidup menderita di kamp-kamp pengungsian. Meskipun saat ini posisi rezim Bashar semakin menguat, Bashar tidak sepenuhnya bisa mengendalikan seluruh wilayah Suriah.

Konflik Suriah berawal dari tindakan represif rezim Bashar terhadap rakyatnya sendiri yang berharap ada perubahan di Suriah. Protes rakyat yang terinspirasi Arab Spring di Tunisia dan Mesir dihadapi dengan sangat kejam oleh Bashar. Muncullah perlawanan bersenjata dari rakyat Suriah. Agak berbeda dengan Mesir dan Tunisia, umat Islam bukan sekadar menginginkan pergantian rezim, tetapi juga menuntut perubahan ke arah Islam, menuntut penegakan syariah Islam, termasuk di antaranya Khilafah.

Hal ini tentu saja sangat menakutkan Amerika dan negara-negara imperialis lainnya. Penguasa regional Arab juga khawatir berdirinya pemerintah Islam akan menjatuhkan kekuasaan mereka. Tidak heran kalau mereka melakukan segala usaha untuk menggagalkan revolusi di Suriah. Amerika yang gagal membentuk pemerintahan boneka yang baru, memutuskan untuk mendukung Bashar Assad untuk tetap berkuasa. AS membiarkan Rusia untuk terlibat dalam Perang Suriah untuk melemahkan kelompok perlawanan Islam. Umat Islam di Suriah pun menjadi sasaran kekejaman negara imperialis yang bekerjasama dengan penguasa Suriah dan negara-negara regional sekitar Suriah.

Api konflik di Yaman pun masih berkobar sepanjang tahun 2021. Sebagian yang menjadi korban adalah rakyat Yaman. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan PBB pada November 2021, korban perang di Yaman diperkirakan hingga akhir tahun 2021 mencapai 377 ribu orang. UNDP pada Selasa (23/11), memperkirakan 70% yang terbunuh adalah anak-anak di bawah usia lima tahun. Sekitar 60% terbunuh akibat kelaparan dan penyakit. Sisanya akibat pertempuran langsung dan serangan udara. Akibat perang ini lebih kurang 15,6 juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrim. PBB menyebutnya sebagai bencana kemanusaan terburuk di dunia.

Negeri-negeri Islam juga menjadi obyek perang proxy. Menjadi tempat pertarungan kekuasaan antara kekuatan negara-negara imperialis yang mengorbankan banyak umat Islam. Perang Yaman merupakan perang proxy. Di balik semua itu sesungguhnya adalah perebutan kekuasaan antara Inggris yang sudah lama bercokol dan Amerika Serikat yang ingin mengambilalih kendali penjajahan. Amerika pun mengobarkan konflik untuk memperkuat intervensinya di Yaman.

Perang berkobar dalam konflik 2014. Saat itu gerakan pemberontakan Houthi yang didukung Iran merebut bagian utara Yaman, termasuk ibukoita Sanaa. Rezim berkuasa Ali Abdullah Saleh yang dekat dengan Inggris melarikan diri ke Saudi Arabia. Dengan alasan memulihkan pemerintahan, Saudi membangun koalisi negara-negara Arab untuk menyerang Yaman pada Maret 2015. Amerika di belakang layar memainkan Saudi dan Iran. Inggris melalui pengganti Mansur Hadi yang menggantikan Ali Abdullah Salih berusaha mempertahankan pengaruhnya. Ke depan konflik Yaman, sepertinya terus berkobar, sampai Amerika dan Inggris yang ada dibelakangnya, mencapai kesepakatan untuk bagi-bagi kekuasaan dan menghentikan perang ini.

Pertarungan Inggris-Amerika dengan menjadikan negeri Islam sebagai obyeknya juga terjadi di Sudan. Dalam pernyataan persnya 22/11/2021, Hizbut Tahrir mengungkap kudeta militer yang dipimpin al-Burhan tidak bisa dilepaskan dari upaya Amerika untuk mengurangi pengaruh Inggris yang menguat melalui Perdana Menteri Hamdok. Amerika melihat menguatnya kekuasaan Hamdok yang dikendalikan Inggris tampak dari tuntutan Hamdok untuk menjadi presiden Dewan Berdaulat dan menempatkan dinas keamanan di tangan Perdana Menteri. Hal ini dianggap merupakan restrukturisasi untuk memperlemah pengaruh AS dan menempatkan mereka dalam pelayanan pengaruh Inggris. Kondisi ini tidak diinginkan Amerika. Upaya kudeta pun dipercepat di bawah pengawasan Utusan Khusus AS Jeffrey Feltman pada kunjungannya ke Sudan yang berakhir pada malam pada Ahad (24/10 2021).

Konflik antara militer dan kekuatan sipil di Sudan terus berlanjut setelah terjadinya kudeta meskipun pada Ahad (21/11) telah dilakukan kesepakatan politik ditandatangani antara dua alat kolonialisme internasional di Sudan, al-Burhan dan Hamdok. Kesepakatan itu datang dalam empat belas poin untuk mengatur ulang panggung politik yang mendukung militer. Amerika, Inggris, alat-alat regional mereka, dan negara-negara lain dengan cepat menyambut kesepakatan ini. Sejak 2019 Sudan berada di bawah kendali Sovereign Council, badan kerja sama sipil dan tentara. Dalam badan transisi ini Jenderal Abdul Fattah al-Burhan memimpin untuk mengawasi kinerja kabinet sipil Perdana Menteri Abdalla Hamdok. Namun, situasi kembali memanas setelah al-Burhan melakukan kudeta terhadap Abdalla Hamdok Senin (25/10/2021). PM Hamdok sempat ditahan meskipun kemudian dibebaskan.

Hal yang lebih kurang sama terjadi di Libya. Krisis di Libya sesungguhnya merupakan perang proxy dengan memanfaatkan kekuatan lokal dan regional. Eropa plus Inggris dan Amerika Serikat saling berebut minyak Libya yang melimpah. Kepala National Oil Corporation (NOC) Mustafa Sanallah seperti dikutip majalah Petroleum Economist yang berbasis di London yang mengatakan, “Perang di Libya adalah tentang minyak. Saya telah mengatakannya berkali-kali.”

Selama era Khadafi, Libya dikendalikan oleh Eropa terutama Inggris. Setelah Khadafi tumbang tentu saja Inggris bersama Eropa tidak ingin membiarkan Libya jatuh ke tangan kekuatan negara imperialis lainnya, terutama Amerika. Untuk itu Eropa dan Inggris membentuk pemerintahan sementara, melalui Konferensi Skhirat di Maroko pada tahun 2015. Saat itu yang terpilih perdana menteri dan ketua Dewan Kepresidenan serta dibentuk pemerintahan di Tunisia yang dikepalai oleh Fayez as-Saraj. Namun, Amerika juga bernafsu bermain di Libya.

Untuk itu Amerika menimbulkan konflik dengan menyulut perang saudara di Libya. Amerika mendukung milisi Haftar di Libya Timur untuk terus menyerang pemerintahan yang diakui internasional yang dikepalai Fayes as Saraj yang bermarkas di Tripoli. Amerika pun memainkan aktor regional untuk merealisasikan kepentingannya. Amerika memposisikan Turki seolah mendukung pemerintahan as-Saraj, tetapi sebenarnya untuk menggembosi kekuatan agen-agen Inggris dan Eropa. Mesir, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, misalnya, mendukung Jenderal Haftar di timur dengan mengangkat isu ancaman Ikhwanul Muslimin di Libya yang dianggap berbahaya. Tujuan Amerika untuk membuat konflik adalah agar semua pihak bertikai kembali ke meja perundingan, dengan Amerika sebagai pengendalinya.

Pada tahun 2021, penarikan pasukan Amerika dari tanah jihad Afganistan telah mendapat perhatian besar. Tindakan AS dipercaya sebagai exit strategy karena beban selama pendudukan langsung terlalu besar. Banyak korban dari tentara mereka. Biaya untuk pendudukan mereka di Afganistan juga sangat tinggi. Strategi itu sebenarnya sudah lama dipertimbangkan AS. Malah sejak era Obama, sudah ada beberapa pemimpin Taliban yang melakukan kontak-kontak dengan AS di Qatar. Pada masa Donald Trump dibuka secara resmi kantor Taliban di sana. Eksekusinya, penarikan pasukan menyeluruh dilakukan di masa Joe Biden.

Namun, penjajah tetaplah penjajah. Amerika tentu tidak membiarkan Afganistan yang yang strategis secara ekonomi maupun geo politik terlepas dari genggamannya. Yang dilakukan Amerika adalah mengubah usluub penjajahanya. Tampak dari upaya Amerika melumpuhkan pemerintahan Afganistan sekarang ini. AS hingga kini masih membekukan aset keuangan Afganistan. Kemungkinan kondisi seperti ini akan dibiarkan sampai kemudian muncul perlawanan dari rakyat Afganistan sendiri terhadap pemerintahan Afganistan yang dikendalikan Taliban.

Biasanya, setelah itu, AS merancang sesuatu semacam Pemilu yang seolah-olah datang dari aspirasi rakyat Afganistan yang tidak puas atas pemerintahan Taliban.Terbentuklah nanti pemerintahan yang seolah-olah itu pemerintahan yang demokratis, tetapi pemerintahan yang sebenarnya dikendalikan oleh Amerika Serikat. Sudah seharusnya sejak awal pemerintahan, Afganistan memutus total hubungan dengan pemerintahan penjajah AS dan menjadi negara yang mandiri serta independen. Termasuk berharap berharap pada PBB yang selama ini menjadi alat politik global negara-negara penjajah.

Umat Islam di beberapa wilayah yang menjadi minoritas pun masih mengalami penderitaan yang berkepanjangan, seperti Muslim Uighur di Turkistan Timur yang wilayahnya dicaplok Cina Komunis, Muslim Rohingya di Arakan yang diusir dari negerinya sendiri oleh rezim militer Miyanmar.

Di Barat umat Islam harus menghadapi menguatnya Islamophobia yang memojokkan umat Islam. Di beberapa negeri Islam, meski tidak diduduki langsung oleh negara-negara imperialis, umat Islam harus menghadapi rezim-rezim represif yang didukung Barat. Para penguasa boneka ini menjadi kaki tangan Barat untuk melayani kepentingan mereka. Penguasa zalim ini memerangi rakyat mereka sendiri yang memperjuangkan syariah Islam, mengkriminalisasi ulama-ulama yang berani melakukan koreksi terhadap kejahatan rezim-rezim di negeri Islam.

Masalah Palestina bisa disebut menjadi masalah yang begitu penting dibicarakan di Dunia Islam. Bagaimanapun Palestina adalah tanah yang dimuliakan Allah SWT. Namun, yang sangat menyedihkan pada tahun 2021 adalah makin menguatnya arus normalisasi di berbagai negeri Muslim. Sebutlah Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, Yordania atau pun Sudan yang mengikuti langkah Turki, Mesir, Yordania, yang telah lama berhubungan dengan penjajah Yahudi. Dari semua negara-negara Arab yang ia sebut, sponsor utama dari normalisasi itu sebenarnya adalah Arab Saudi yang sudah lama di bawah kendali Inggris atau AS. Kejahatan terbesar dari normalisasi yang telah dilakukan para penguasa Arab berupa pengakuan terhadap entitas penjajah Yahudi.

Normalisasi atau pengakuan resmi hubungan diplomatik dengan penjajah Yahudi merupakan pengkhianatan terhadap umat Islam. Normalisasi ini akan melegitimasi kebijakan-kebijakan bengis dan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan penjajah Yahudi. Sebabnya, kalau mereka sudah diklaim sebagai sebuah negara, maka mereka berhak atas nama mempertahankan negara, kepentingan negara. Mereka seolah-olah memilki legitimasi melakukan apa pun terhadap umat Islam di Palestina.

Semua penderitaan yang masih berlangsung ini kembali menegaskan tentang pentingnya di tengah-tengah umat berdiri negara Khilafah ‘ala minhaaj an-Nubuwwah. Negara ini akan memutus mata rantai penjajahan di negeri-negeri Islam yang menjadi sumber utama persoalan di negeri Islam. Sekaligus menggantikan rezim-rezim busuk, penguasa boneka yang selama ini melayani kepentingan Barat. [AF]