Khilafah Ajaran Islam Yang Mulia

Secara bahasa (lughat[an]) khilafah berarti hal menggantikan sebelumnya dan menempati posisinya.1 Secara istilah (ishthilah[an]), menurut para ulama, khilafah adalah kepemimpinan umum umat Islam seluruhnya di dunia dalam menerapkan hukum-hukum syariah Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.2

Menurut Syaikh Muhammad Najib Al-Muthi’i asy-Syafii (w. 1406 H), “Imamah, Khilafah dan Imaratul Mu’minin adalah sinonim (bermakna sama secara istilah, pen.).3

 

Kewajiban Menegakkan Khilafah

Seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja) telah sepakat (ijmak mu’tabar) bahwa hukum menegakkan Khilafah adalah wajib. Tepatnya fardhu kifayah.

Tidak ada yang menyalahi ijmak ini melainkan segelintir manusia saja. Itu pun orang-orang yang tidak diperhitungkan pendapatnya dari kalangan Muktazilah dan Khawarij.

Seluruh ulama Asawaja juga sepakat bahwa dasar wajibnya khilafah itu adalah dalil syariah, bukan akal, yaitu: al-Quran, as-Sunnah Ijmak Sahabat dan Kaidah yang digali dari nas-nas syariah.

 

Dalil al-Quran

Allah SWT berfirman:

وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ ٣٠

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sungguh Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi…” (QS al-Baqarah [2]: 30).

 

Imam Syamsuddin al-Qurthubi (w. 671 H), seorang ulama yang sangat otoritatif di bidang tafsir, menjadikan ayat 30 surat al-Baqarah sebagai dalil atas kewajiban menegakkan Khilafah. Kata beliau, “Ayat ini merupakan dalil atas kewajiban mengangkat seorang khalifah yang dipatuhi serta ditaati agar dengan itu suara umat Islam bisa bersatu dan dengan itu pula keputusan-keputusan khalifah dapat diterapkan. Tidak ada perbedaan pendapat di antara umat dan tidak pula di antara para ulama atas kewajiban ini, kecuali apa yang diriwayatkan dari Al-‘Asham yang benar-benar telah tuli (ashamm) terhadap syariah. Demikian pula siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya itu serta mengikuti ide dan mazhabnya.”

Beliau lalu menyebutkan dalil lain atas kewajiban menegakkan Khilafah ini dalam ayat lain, yakni QS Shad ayat 26 dan QS an-Nur ayat 55.

Imam al-Hafizh Ibnu Katsir (w. 774 H) mengutip pendapat al-Imam al-Qurthubi di atas dalam kitab tafsir beliau dengan keterangan bahwa itu bukan pendapat beliau seorang. Banyak ulama lain yang berpandangan serupa dalam berdalil dengan ayat-ayat di atas, yaitu dengan redaksi: qâla al-qurthubî wa ghairuhu (Imam Al-Qurthubi dan ulama lainnya berpendapat)…4

Di kalangan ulama terdahulu ada Imam Ibnu ‘Adil al-Hambali (w. 775 H) dalam kitab tafsirnya, Al-Lubâb fî ‘Ulûm al-Kitâb.5 Dari kalangan ulama belakangan ada Syaikh Muhammad al-Amin asy-Syinqithi (w. 1393  H) dalam kitab tafsirnya, Adhwâ` Al-Bayân fî Îdhâh Al-Qur`ân bi Al-Qur`ân6; juga Syaikh Abu Bakar Al-Jaza`iri di dalam kitab tafsirnya, Aisar At-Tâfasîr li-Kalâm al-‘Aliyy al-Kabîr7. Bahkan pendalilan (istidlâl) dengan ayat-ayat tersebut menurut keterangan dari Syaikh Wahbah Az-Zuhaili (w. 1436 H) merupakan pendapat jumhur (mayoritas) ulama.8

Ayat-ayat di atas memang tidak secara sharîh (eksplisit) menyebutkan kewajiban menegakkan Khilafah. Akan tetapi, ayat-ayat tersebut dipahami oleh jumhur ulama sebagai dalil pensyariatan Khilafah.

Ayat-ayat al-Quran lainnya yang dipahami oleh para ulama sebagai dalil atas kewajiban menegakkan Khilafah adalah ayat-ayat tentang syariah yang pelaksanaannya membutuhkan keberadaan seorang khalifah. Misalnya, ayat-ayat yang memerintahkan penerapan hudûd, yaitu hukuman yang telah ditentukan bentuk serta kadarnya oleh syariah. Contohnya firman Allah SWT:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ ٢

Pezina perempuan dan laki-laki, cambuklah oleh kalian tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukkan (QS an-Nur [24]: 2).

 

Terkait ayat ini Al-Imam Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H) menjelaskan dalam kitab tafsirnya, Mafâtîh al-Ghaib, “Siapakah pihak yang menjadi objek seruan dalam firman Allah SWT fa-jlidû (maka cambuklah oleh kalian)…? Umat Islam telah ber-ijmak (konsensus) bahwa pihak yang diseru untuk melaksanakan itu adalah Khalifah. Lalu berdasarkan ayat ini, mereka ber-hujjah berdasarkan atas kewajiban mengangkat seorang khalifah…Mereka juga telah berijmak bahwa tidak ada yang boleh menerapkan had kecuali seorang khalifah. Suatu perkara yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengan itu, sedangkan ia terjangkau oleh kemampuan mukallaf, maka perkara tersebut hukumnya wajib. Jadilah hukum mengangkat seorang khalifah itu adalah wajib.”9

Penjelasan serupa juga dapat dijumpai saat beliau menafsirkan QS al-Maidah ayat 38.10

Sebagaimana beliau kemukakan, pendalilan dengan menggunakan ayat-ayat terkait hudûd menurut kaidah mâ lâ yatimm al-wâjib illâ bihi fa-huwa wâjib sehingga wajib mengangkat seorang khalifah merupakan pendalilan yang disepakati oleh umat.

Hal itu ditegaskan pula oleh Imam Nizhamuddin An-Naisaburi (w. 850 H) dalam kitab tafsirnya, Gharâ‘ib al-Qur‘ân wa Raghâ‘ib al-Furqân11; juga Imam Abdurrahman al-Jazairi (w. 1360 H) dalam kitabnya, Al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah.12

Di antara ayat al-Quran yang juga dijadikan dalil atas kewajiban menegakkan Khilafah adalah ayat-ayat yang memerintahkan untuk berhukum hanya dengan hukum Allah saja (QS al-Maidah 48-49). Perintah berhukum dengan hukum Allah tersebut hanya akan dapat terrealisasi secara sempurna menurut yang dituntut dan dikehendaki syariah hanya dengan Khilafah saja. Pasalnya, hanya Khilafahlah yang mengemban tugas itu.13

 

Dalil as-Sunnah

Para ulama juga menjadikan as-Sunnah sebagai dalil atas kewajiban menegakkan Khilafah. Misalnya hadis Shahih Muslim nomor 567 tentang tawaran Istikhlâf (menunjuk khalifah pengganti) kepada Umar bin Khaththab ra. menjelang saat beliau mendekati ajal. Imam al-Qadhi ‘Iyadh al-Maliki (w. 544 H) mengatakan dalam syarh-nya Ikmâl al-Mu’lim bi-Fawâ`id Muslim, “Ini merupakan hujjah bagi apa yang telah menjadi ijmak kaum Muslim di masa lampau tentang syariah pengangkatan seorang khalifah.”14

Terkait hadis yang sama, Imam Abu Al-‘Abbas Al-Qurthubi Al-Maliki (w. 656 H) dalam kitabnya, Al-Mufhim li-mâ Asykala min Talkhîsh Kitâb Muslim juga mengatakan, “Disimpulkan dari hadis tersebut bahwa mengangkat seorang khalifah itu adalah suatu keharusan (kewajiban).”15

Di bagian lain dari kitab tersebut, tepatnya syarh untuk hadis Shahih Muslim nomor 1427, tentang larangan melepas ketaatan kepada khalifah dan memisahkan diri dari jamaah kaum Muslim yang berada dalam kepemimpinan seorang khalifah, beliau juga menegaskan hal yang sama.

Dalam hadis tersebut terdapat dalil atas kewajiban mengangkat seorang khalifah dan keharaman menyelisihi ijmak kaum Muslim.16

Di antaranya juga berdasarkan hadits Nabi saw.:

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّة

Siapa saja yang mati, sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada seorang khalifah), maka dia mati seperti mati jahiliah (dengan membawa dosa).17

 

Berdasarkan hadis ini, keberadaan khalifah yang dibaiat menjadi wajib hukumnya.18

Senada dengan itu adalah hadis yang terkenal di kalangan Ahlul Kalam:

مَنْ مَاتَ وَلمَ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيْتَة جَاهِلِيَّة

Siapa saja yang mati dalam keadaan tidak mengetahui khalifah pada masanya maka dia mati seperti mati jahiliah (dengan membawa dosa).19

 

Imam Sa’duddin At-Taftazani (w. 791 H) dalam Syarh Al-‘Aqâ`id Al-Nasafiyyah, dengan berdasarkan hadis tersebut, menegaskan bahwa khilafah itu wajib menurut syariah (sam’[an])20.

 

Dalil Ijmak Sahabat

Dalil yang semakin mengokohkan kewajiban menegakkan Khilafah adalah Ijmak Sahabat pasca Rasulullah saw. untuk mengangkat seorang khalifah. Dalil ini disepakati oleh seluruh ulama Aswaja. Imam Saifuddin al-Amidi (w. 631 H) menyatakan, “Ahlus Sunnah wal Jamaah (Ahlul Haq) berpendapat: Dalil qath’i atas kewajiban mewujudkan seorang khalifah serta menaatinya secara syar’i adalah riwayat mutawatir tentang adanya ijmak kaum Muslim (Ijmak Sahabat) pada periode awal pasca Rasulullah saw. wafat atas ketidakbolehan masa dari kekosongan seorang khalifah…”21 (Lihat pula: Imam ‘Adhdhuddin Al-Iji (w. 756 H) dalam kitabnya, Al-Mawâqif fî ‘Ilm Al-Kalâm22; juga catatan atas bantahan Dewan Kibarul ‘Ulama di Al-Azhar Mesir atas buku Al-Islâm wa Ushûl al-Hukm karya Ali Abdurraziq23).

Imam Abu Sulaiman al-Khaththabi (w. 388 H) juga menjelaskan, “Para Sahabat, pada hari Rasulullah saw. wafat, tidak melakukan apapun terkait persiapan pemakaman beliau sampai mereka menuntaskan terlebih dulu perkara baiat dan mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah…Itu merupakan dalil yang sangat jelas atas kewajiban menegakkan Khilafah.24

Bahkan tidak jarang dijumpai para ulama menyebut kewajiban menegakkan Khilafah ini sebagai ahammul wâjibât (kewajiban yang paling prioritas). Imam ‘Alauddin al-Hashkafi al-Hanafi (w. 1088 H) mengatakan, “Mengangkat khalifah itu merupakan kewajiban yang paling prioritas (ahammul wâjibât). Oleh karena itu para Sahabat lebih mendahulukan perkara ini daripada memakamkan jenazah Rasulullah (shâhibul mu’jizât).25

Khilafah sebagai ahammul wâjibât juga dikemukakan oleh Sa’duddin At-Taftazani (w. 791 H), Jalaluddin al-Mahalli (w. 864 H), Syaikhul Islam Zakariyya al-Anshari (w. 926 H), Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 974 H), Ahmad bin Hijazi Al-Fasyani (w. 978 H), Syamsuddin ar-Ramli (w. 1004 H), Mulla Ali al-Qari (w. 1014 H), Syamsuddin as-Safarini (w. 1188 H), Hasan bin Muhammad al-‘Aththar (w. 1250 H), Ahmad bin Muhammad ash-Shawi (w. 1241 H), Abu al-Fadhal as-Sinuri (w. 1411 H), dan lainnya.26

 

Kaidah Ushul

Kaidah ushul yang dijadikan pijakan oleh para ulama dalam menetapkan kewajiban menegakkan Khilafah adalah kaidah:

…مَا لا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ…

Setiap perkara yang mengakibatkan suatu kewajiban tidak bisa sempurna penunaian-nya tanpa perkara tersebut maka perkara itu hukumnya juga wajib.

 

Banyaknya hukum syariah yang pelaksanaan idealnya bergantung pada keberadaan seorang khalifah.27 Imam Sa’duddin at-Taftazani (w. 791 H) meletakkan hujjah berdasarkan kaidah ini di urutan kedua di antara dalil-dalil atas kewajiban menegakkan Khilafah lainnya, yaitu setelah Ijmak Sahabat.28

Jauh sebelum itu, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H) memegang prinsip ini saat mewajibkan Khilafah. Tak hanya bersandar pada ijmak.

 

Ulama Aswaja Mewajibkan Khilafah

Syaikh Abdurrahman al-Jazairi (w. 1360 H) mengatakan, “Para imam (empat mazhab), semoga Allah merahmati mereka, telah sepakat bahwa Khilafah itu fardhu.29

Demikian pula para ulama pengikut masing-masing mazhab tersebut. Semuanya sepakat bahwa Khilafah wajib. Dari mazhab Hanafi ada Imam ‘Alauddin al-Kasani (w. 587 H) dan Al-Imam Ibnu ‘Abidin (w. 1252 H). Dari mazhab Maliki ada Imam al-Qadhi ‘Iyadh (w. 544 H) dan Imam Syihabuddin al-Qarafi (w. 684 H). Dari mazhab Syafii ada Imam ar-Rafi’i (w. 623 H) dan Imam an-Nawawi (w. 676 H). Dari mazhab Hanbali ada Imam al-Qadhi Abu Ya’la Al-Farra` (w. 458 H) dan Imam Ibnu Qudamah (w. 620 H). Dari mazhab Zhahiri ada Ibnu Hazm al-Andalusi (w. 456 H).30

 

Ulama Nusantara Mewajibkan Khilafah

Di antaranya adalah KH Abu Al-Fadhal as-Sinori (w. 1411 H) asal Tuban Jawa Timur. Dalam syarah beliau atas kitab Jawhar at-Tauhîd, beliau mengatakan, “Ketahuilah, mengangkat seorang khalifah yang adil itu hukumnya wajib atas kaum Muslim berdasarkan Ijmak Sahabat pasca wafatnya Nabi saw. Bahkan mereka (para sahabat) menganggap itu sebagai kewajiban paling prioritas. Pasalnya, mereka lebih memprioritaskannya daripada kewajiban memakamkan jenazah beliau.31

Penjelasan serupa juga bisa dilihat dalam kitab Taqrîrât Jauhar at-Tauhîd yang diterbitkan Toko Kitab Ceria Al-Falah Ponpes. Al-Falah Ploso Kediri Jawatimur. Tepatnya saat menjelaskan bait yang sama.32

Kewajiban menegakkan Khilafah juga dinyatakan oleh KH Sulaiman Rasjid bin Lasa (w. 1395 H). Dalam bukunya yang cukup melegenda, Fiqh Islam, beliau mengatakan. “Kaum Muslim (ijmak yang mu’tabar) telah bersepakat bahwa hukum mendirikan Khilafah itu adalah fardu kifayah atas semua kaum Muslim.33

Bahkan materi khilafah serta kefardhuan mendirikannya terus diajarkan di dalam kurikulum resmi Kemenag RI selama puluhan tahun sampai diterbitkannya buku Fikih untuk Madrasah Aliyah kelas XII di tahun 2016, dengan mengacu pada kurikulum tahun 2013. Tertulis di dalamnya: Hukum Membentuk Khilafah. Berdasarkan pendapat yang diikuti mayoritas umat Islam (mu’tabar), hukum mendirikan khilafah itu adalah fardu kifayah.34

Kewajiban menegakkan Khilafah juga ditegaskan oleh KH Moenawar Khalil bin Moehammad Khalil (w. 1401 H). Beliau adalah salah seorang tokoh di Syarekat Islam, Persis, dan Muhammadiyah. Dalam bukunya berjudul, Khalifah (Kepala Negara) Sepanjang Pimpinan Al-Qur‘an dan Sunnah, beliau mengatakan, “Mendirikan ‘Khilafah’ adalah termasuk suatu kewajiban dari beberapa kewajiban kifayah, seperti jihad dan qadha’.35

Kewajiban menegakkan Khilafah juga dapat dijumpai dalam Ensiklopedi Islam yang disusun oleh sejumlah ulama dan cendekiawan Muslim Nusantara.36 [Azizi Fathoni K.]

 

Catatan kaki:

1        Lihat Abu Al-Husain Al-Qazwaini. Maqâyîs Al-Lughah. (Beirut: Dar Al-Fikr) vol 2 hlm 210

2        Lihat Mahmud Al-Khalidi. Al-Islam wa Ushul Al-Hukm. (Irbad: ‘Alam Al-Kutub Al-Hadits) hlm 258. Lihat juga Taqiyuddin An-Nabhani. Asy-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah. Cet. 5 (Beirut: Dar Al-Ummah) vol 2 hlm 12

3        Muhammad Najib Al-Muthi’i. Al-Majmû’ Syarh Al-Muhadzdzab (Takmilah). (Madinah: Al-Maktabah As-Salafiyyah) vol 19 hlm 191. Lihat juga Ibnu Khaldun. Muqaddimah Ibn Khaldun. Cet. 2 (Beirut: Dar Al-Fikr) hlm 239; Abdussalam bin Ibrahim. Syarh Jauharah At-Tauhîd. Cet. 2 (Mesir: Mathba’ah As-Sa’adah) hlm 259-260; dan Abdul Wahhab Khallaf. As-Siyâsah Asy-Syar’iyyah (Nizhâm Ad-Daulah Al-Islâmiyyah). (Kairo: Al-Mathba’ah As-Salafiyyah) hlm 52

4        Lihat Ibn Katsir. Tafsîr al-Qur‘ân al-‘Azhîm. Cet. 2 (Riyadh: Dar Taybah) vol 1 hlm 221

5        Lihat Ibnu ‘Adil. Al-Lubâb fî ‘Ulûm al-Kitâb. Cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) vol 1 hlm 501

6        Lihat Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi. Adhwâ‘ Al-Bayân fî Îdhâh Al-Qur‘ân bi Al-Qur‘ân. Cet. I (Beirut: Dar al-Fikr) vol 1 hlm 21

7        Lihat Abu Bakar al-Jaza‘iri. Aisar At-Tâfasîr li-Kalâm al-‘Aliyy al-Kabîr. Cet. 5 (Madinah: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam) vol 1 hlm 40

8        Lihat Wahbah  az-Zuhaili. Tafsîr Al-Munîr fi Al-‘Aqîdah wa Asy-Syarî’ah wa Al-Manhaj. Cet. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir) vol 1 hlm 128

9        Fakhruddin Ar-Razi. Mafâtîh al-Ghaib (Tafsîr Ar-Râzî/At-Tafsîr al-Kabîr). Cet. 3 (Beirut: Dar Ihya‘ At-Turats Al-‘Arabi) vol 23 hlm 313

10      Ibid. vol 11 hlm 356

11      Lihat Nizhamuddin Al-Hasan bin Muhammad An-Naisaburi. Gharâ‘ib al-Qur‘ân wa Raghâ‘ib al-Furqân. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah) vol 5 hlm 148. Lihat juga vol 2 hlm 589

12      Lihat Abdurrahman Al-Juzairi. Al-Fiqh ‘alâ Al-Madzâhib Al-Arba’ah. Cet. 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah) vol 5 hlm 73

13      Lihat Abdullah bin Umar Ad-Dumaiji. Al-Imâmah Al-‘Uzhmâ ‘inda Ahl As-Sunnah wa Al-Jamâ’ah. (Riyadh: Dar Thaybah) hlm 48

14      Al-Qadhi ‘Iyadh bin Musa Al-Maliki. Ikmâl Al-Mu’lim bi-Fawâ`id Muslim. (Alexandria: Dar Al-Wafa’) vol 2 hlm 501

15      Abu Al-‘Abbas Al-Qurthubi. Al-Mufhim li-mâ Asykala min Talkhîsh Kitâb Muslim. (Damaskus: Dar Ibn Katsir) vol 4 hlm 15

16      Ibid. vol 4 hlm 59

17      Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim. (Beirut: Dar Ihya‘ At-Turats Al-‘Arabi) vol 3 hlm 1478

18      Lihat Abdullah bin Umar Ad-Dumaiji. Opcit. hlm 50

19      Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan redaksi “Man mâta bi-ghair[i] imam[in]…” (Barangsiapa mati dalam keadaan tidak memiliki khalifah, …). Lihat Ahmad bin Hambal. Musnad Ahmad bin Hambal. (Beirut: Mu`assasah Ar-Risalah) vol 28 hlm 88

20      Sa’duddin At-Taftazani. Syarh Al-‘Aqâ`id Al-Nasafiyyah. (Beirut: Dar Ihya` At-Turats Al-‘Arabi) hlm 140-141. Lihat juga Syamsuddin Ibn Kamal Basya. Masa`il Al-Ikhtilâf bayn Al-Asyâ’irah wa Al-Mâturîdiyyah serta Mukhtasharât nya oleh Asy-Syaikh Sa’id Abdullathif Faudah. (Oman: Darul Fath) hlm 115

21      Saifuddin Al-Amidi. Ghâyah Al-Marâm fî ‘Ilm Al-Kalâm. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah) hlm 309-3011

22      Lihat ‘Adhdhuddin Al-Iji. Al-Mawâqif fî ‘Ilm Al-Kalâm. (Beirut: ‘Alam Al-Kutub) hlm 395

23      Hai‘ah Kibar Ulama. Radd Hai‘ah Kibâr Al-‘Ulamâ‘ ‘alâ Kitâb Al-Islâm wa Ushûl Al-Hukm. (Kairo: Majallah Al-Azhar) hlm 36

24      Abu Sulaiman Al-Khaththabi. Ma’âlim As-Sunan. (Aleppo: Al-Mathba’ah Al-‘Ilmiyyah) juz 3 hlm 5-6

25      ‘Ala`uddin Al-Hashkafi. Ad-Durr Al-Mukhtâr Syarh Tanwîr Al-Abshâr wa Jâmi’ Al-Bihâr. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah) hlm 75

26      Lihat Sa’duddin At-Taftazani. Syarh Al-Maqâshid fî ‘Ilm Al-Kalâm. Cet. 2 (Beirut: ‘Alam Al-Kutub) juz 5 hlm 236-237, dan Syarh Al-‘Aqâ`id An-Nasafiyyah. (Beirut: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi) hlm 140-141; Jalaluddin Al-Mahalli. Al-Badr Ath-Thâli’ fî Hall Jam’ Al-Jawâmi’. (Damaskus: Mu`assasah Ar-Risalah Nasyirun) vol 2 hlm 446; Zakariya Al-Anshari. Ghâyah Al-Wushûl Syarh Lubb Al-Ushûl. (Aleppo: Mathba’ah Musthafa Al-Babi) vol 2 hlm 159; Ibnu Hajar Al-Haitami. Ash-Shawâ’iq Al-Muhriqah. (Beirut: Mu`assasah Ar-Risalah) vol 1 hlm 25; Ahmad bin Hijazi Al-Fasyani. Mawâhib Ash-Shamad fî Hall Alfâzh Az-Zubad. (Qatar: Asy-Syu`un Ad-Diniyyah) vol 1 hlm 36; Syamsuddin Ar-Ramli. Ghâyah Al-Bayân Syarh Zubad Ibn Raslân. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah) hlm 23; Ali Al-Qari. Jam’ Al-Wasâ`il fî Syarh Asy-Syamâ`il. (Aleppo: Mathba’ah Mushthafa Al-Babi) vol 2 hlm 219; Syamsuddin As-Safarini. Lawâmi’ Al-Anwâr Al-Bahiyyah wa Sawâthi’ Al-Asrâr Al-Atsariyyah. (Damaskus: Mu`assasah Al-Khafiqin) vol 2 hlm 419; Hasan bin Muhammad Al-Aththar. Hâsyiyah Al-‘Aththâr ‘alâ Jam’ Al-Jawâmi’ (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah) vol 1 hlm 487; Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi. Syarh Ash-Shâwî alâ Jauharah At-Tauhîd. (Beirut: Dar Ibn Katsir) hlm 424-425; dan Abu Al-Fadhal As-Sinari. Ad-Durr Al-Farîd fî Syarh Jauharah At-Tauhîd. (Rembang: Al-Maktabah Al-Anwariyyah) hlm 476-477

27      Lihat Ibnu ‘Abidin. Radd Al-Muhtâr ‘alâ Ad-Durr Al-Mukhtâr (Hâsyiah Ibn ‘Âbidin). (Beirut: Dar ‘Alam Al-Kutub) vol 2 hlm 278-280. Lihat juga Muhammad Dhiya`uddin Ar-Rais. An-Nazhariyyât As-Siyâsiyyah Al-Islâmiyyah. Cet. 7 (Kairo: Dar At-Turats) hlm 171

28      Sa’duddin At-Taftazani. Syarh Al-Maqâshid fî ‘Ilm Al-Kalâm. Cet. 2 (Beirut: ‘Alam Al-Kutub) vol 5 hlm 235

29      Abdurrahman Al-Juzairi. Kitâb Al-Fiqh ‘alâ Al-Madzâhib Al-Arba’ah. Cet. 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah) vol 5 hlm 366. Lihat juga Abu Abdillah Al-‘Utsmani. Rahmah Al-Ummah fî Ikhtilâf Al-A`immah. (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah) hlm 253

30      Lihat ‘Ala`uddin Al-Kasani. Badâ`i Ash-Shanâ`i. cet. 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah) vol 9 hlm 83-85; Ibnu ‘Abidin. Radd al-Muhtâr ‘alâ Ad-Durr Al-Mukhtâr. (Beirut: Dar ‘Alam Al-Kutub) vol 2 hlm 276; Al-Qadhi ‘Iyadh. Ikmâl Al-Mu’lim bi-Fawâ`id Muslim. (Mesir: Dar Al-Wafa`) vol 2 hlm 501, vol 6 hlm 220; Al-Qarafi. Adz-Dzakhîrah. (Beirut: Dar Al-Gharab Al-Islami) vol 13 hlm 234; Ar-Rafi’i. Al-‘Azîz Syarh Al-Wajîz. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah) vol 11 hlm 72; An-Nawawi. Al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim. (Beirut: Dar Ihya` At-Turats Al-‘Arabi) vol 12 hlm 205; Abu Ya’la Al-Farra`. Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah) hlm 19; Ibnu Qudamah. Al-Mughnî. (Riyadh: Dar ‘Alam Al-Kutub) vol 14 hlm 5; Ibnu Hazm Al-Andalusi. Marâtib Al-Ijmâ’. (Beirut: Dar Ibn Hazm) hlm 207.

31      Abu al-Fadhal As-Sinori. Ad-Durr Al-Farîd fî Syarh Jauharah At-Tauhîd. (Rembang: Al-Maktabah Al-Anwariyyah) hlm 476

32      Lihat Taqrîrât Jauharah At-Tauhîd. (Kediri: Toko kitab Ceria Al-Falah) hlm 99-100

33      Sulaiman Rasjid. Fiqh Islam. Cet. 76 (Bandung: Sinar Baru Algensindo) hlm 495

34      Kurikulum MA. Fikih Kelas XII (pendekatan saintifik kurikulum 2013). (Kemenag RI) hlm 12

35      Moenawar Khalil bin Moehammad Khalil. Khalifah (Kepala Negara) Sepanjang Pimpinan Al-Qur‘an dan Sunnah. (Solo: CV Ramadhani) hlm 37

36      Sejumlah penulis. Ensiklopedi Islam. (Jakarta: CV. Ichtiar Van Hoeve) vol 3 hlm 35. Lihat juga hlm 52.

 

 

0 Comments

Leave a Comment

seventeen + 10 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password