Penangkapan seorang pemuda Muslim karena mengadakan diskusi khilafah di Facebook dinilai bertentangan dengan klaim India sebagai negara demokrasi terbesar dunia.

“Jadi sekarang, di negara yang membanggakan dirinya sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, ada tuduhan yang pantas mendapatkan hukuman yang disebut sebagai ‘berdiskusi dengan orang-orang dan menulis di Facebook’!” ujar Direktur Kantor Media Pusat (CMO) Hizbut Tahrir Ir. Salah Eddine Adada sebagaimana diberitakan Mediaumat.news, Sabtu (13/6/2021).

Sebelumnya, ungkap Salah, para pejabat Badan Investigasi Nasional India (NIA) telah gagal membuat tuduhan “terorisme” terhadap Hizbut Tahrir dan para anggotanya. Namun, alih-alih mengambil pelajaran, dengan menarik kembali kesalahan mereka dan meluangkan energi mereka untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, “Mereka kini malah membuat tuduhan yang hanya dapat digambarkan sebagai tindakan kurang ajar.”

Karena, lanjutnya, NIA menganggap perdebatan tentang khilafah, yang diyakini oleh jutaan Muslim, sebagai kejahatan yang layak dihukum.

Penangkapan ini juga, menurut Salah, bertentangan dengan konsitusi India. “Apakah pemerintah India tidak mengklaim bahwa konstitusinya menjamin kebebasan berekspresi, di antara enam kebebasan yang diklaim dilindungi? Lalu mengapa polisi setempat menangkap seseorang yang ‘berdiskusi dengan orang-orang dan menulis di Facebook’?!” tanyanya.

Apalagi masalah ini sangat jelas bagi pihak berwenang. Yang dilakukan pemuda Muslim di Facebook itu tidak lebih dari sekadar ekspresi pendapat. “Keadilan macam apa ini yang bahkan bertentangan dengan dirinya sendiri?!” tanyanya retoris.

Seperti dilansir Economic Times, NIA mengumumkan tuduhan terhadap Muhammad Iqbal (31 tahun) dengan menuduh dia “menyebarkan pesan yang tidak dapat diterima di Facebook dan mengadakan sesi diskusi” mengenai sistem khilafah di negari-negari Islam, sistem yang ingin dibangun oleh Hizbut Tahrir.