Pengelolaan Harta Terikat Dengan Syariah

Telaah Kitab kali ini membahas Pasal 132. Pasal ini berisi ketentuan mengenai pembelanjaan dan pengembangan harta.  Di dalam Pasal 132 dinyatakan:

التَّصَرَّفُ بِالْمِلْكِيَّةِ مُقَيَّدٌ بِإِذْنِ الشَّارِعِ، سَوَاء أَكَانَ تَصَرُّفاً بِالإِنْفَاقِ أَمْ تَصَرُّفاً بِتَنْمِيَّةِ الْمِلْك. فَيُمْنَعُ السَّرَفُ وَ التَّرَفُ وَ التَّقْتِيْرُ، و تُمْنَعُ الشِّرْكَاتُ الرَّأْسُمُالِيَّة وَ الْجَمْعِيَّاتُ التَّعَاوُنِيَّة وَ سَائِرُ الْمُعَامَلاَتُ الْمُخَالَفَة لِلشَّرْعِ، وَ يُمْنَعُ الرِّبا وَ الْغَبَنُ الْفَاحِشُ وَ اْلاِحْتِكَارُ وَ الْقِمَارُ وَ مَا شَابَه ذَلِك.

Pengelolaan kepemilikan terikat dengan izin Asy-Syari‘, baik pengelolaan dalam pembelanjaan maupun pengelolaan dalam pengembangan kepemilikan. Dilarang berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan harta dan kikir.  Dilarang perseroan-perseroan kapitalis, koperasi dan semua muamalah yang bertentangan dengan syariah. Dilarang riba, menetapkan harga secara tidak wajar,  penimbuan, perjudian dan lain sebagainya (Muqaddimah ad-Dustur, 2/33).

 

Semua bentuk pembelanjaan harta milik maupun usaha untuk mengembangkan harta wajib terikat dengan hukum syariah atau ijin Asy-Syari’.  Pembelanjaan dan pengembangan harta milik hanya boleh dilakukan pada usaha-usaha yang dibolehkan syariah Islam.  Seseorang dilarang membelanjakan dan mengembangkan harta miliknya pada sektor-sektor yang diharamkan Allah SWT.

Yang mendasari pasal ini adalah dalil tentang infaq al-mal (pembelanjaan harta) dan dalil-dalil tentang pengembangan harta.

Dalil tentang infaq al-mal (pembelanjaan harta):

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا  ٧

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepada dirinya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepada dirinya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (QS ath-Thalaq [65]: 7).

 

Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang yang memiliki kecukupan harta hendaknya membelanjakan hartanya sesuai dengan kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan anak-anak dan istrinya.   Pembelanjaan harta dalam bentuk pemberian nafkah kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabnya merupakan pembelanjaan harta yang telah ditetapkan oleh syariah.

Terkait larangan israf (berlebih-lebihan), Allah SWT berfirman:

وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ  ١٤١

Janganlah kalian berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS al-An’am [6]: 141).

 

Yang dimaksud dengan israf adalah membelanjakan harta pada hal-hal yang dilarang oleh syariah.  Az-Zuhri, saat menafsirkan ayat ini, mengatakan, “Janganlah kalian membelanjakan harta dalam kemaksiatan.” (Al-Baghawi, Ma’alim at-Tanzil, QS [6]: 141).

Di dalam ayat lain, Allah SWT berfirman:

وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا  ٢٦ إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا  ٢٧

Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sungguh para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (QS al-Isra‘ [17]: 26-27).

 

Ibnu Mas’ud dan Ibnu ’Abbas ra. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tabdzir pada ayat ini adalah menafkahkan harta tidak dalam kebenaran.  Imam Mujahid menyatakan, “Jika seseorang menginfakkan seluruh hartanya dalam kebenaran, ia bukanlah orang yang boros (mubadzdzir).  Namun, jika ia menginfakkan hartanya, walaupun satu mud, tidak dalam kebenaran, perbuatannya disebut tabdzir.

Imam Qatadah menyatakan bahwa at-tabdzir adalah menafkahkan harta dalam kemaksiatan kepada Allah, bukan dalam kebenaran, dan dalam kerusakan (kefasidan) (Ibnu Katsir, Tafsir al-Quran al-’Azhim, 5/69).

Dalam konteks larangan kikir atau pelit, Allah SWT berfirman:

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا  ٦٧

Orang-orang yang jika membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir. (Pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian (QS al-Furqan [25]: 67).

 

Inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa pembelanjaan harta milik harus terikat dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki harta, tidak serta-merta diberi kebebasan mutlak untuk membelanjakan atau memanfaatkan harta yang ia miliki sesuka dan sekehendak hatinya. Namun, ia wajib selalu mengikatkan diri dengan hukum syariah tatkala hendak membelanjakan hartanya.

Adapun terkait dengan pengembangan kepemilikan, ada ketentuan-ketentuan tertentu agar sebuah aktivitas pengembangan harta dianggap sah menurut syariah.

Adapun at-tasharruf al-qawliyyah, telah dibatasi oleh Asy-Syari’ dengan ragam muamalah tertentu seperti jual-beli, syirkah (kerjasama), dan lain sebagainya; dibatasi juga dengan cara-cara tertentu. Asy-Syari’ mengharamkan semua yang menyelisihinya. Nabi saw. bersabda:

وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Siapa saja yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka perbuatan itu tertolak (HR Muttafaq ‘alaihi).

 

Batasan-batasan yang berlaku pada muamalah dengan cara-cara tertentu, juga larangan melakukan muamalah tertentu dengan larangan yang sangat jelas, merupakan batasan untuk pengembangan harta milik dengan ijin dari Asy-Syari’. Dengan kata lain, pengembangan harta harus terikat dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Syariah Islam menjelaskan apa saja yang harus dipenuhi dalam sebuah muamalah. Jika dipenuhi seluruhnya maka muamalahnya dianggap absah. Namun, jika ada satu perkara yang tidak dipenuhi maka muamalahnya dianggap batal dan tidak boleh dilanjutkan.

Ketentuan-ketentuan yang berhubungan sah-tidaknya sebuah muamalah dijelaskan secara rinci di dalam kitab-kitab fikih, baik yang berhubungan dengan syarat, rukun, pembatal akad, perusak akad, khiyar (pilihan), dan lain sebagainya.  Sebagai contoh, dalam jual beli, di antara syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang halal dan milik sendiri, bukan milik orang lain.  Disyaratkan di dalam jual-beli barang-barang ribawi dilakukan dengan cash and carry dan tidak boleh dilebihkan, jika dilakukan pada jenis yang sama. Jual-beli emas dengan emas, perak dengan perak, serta kurma dengan kurma harus dilakukan dalam kuantitas yang sama dan dilakukan secara cash and carry. Boleh dilebihkan jika berbeda jenisnya, tetapi harus dilakukan secara tunai. Ketentuan seperti ini didasarkan pada sabda Nabi saw.:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, korma dengan korma, serta garam dengan garam, harus dilakukan dengan setara dan tunai.  Jika jenis-jenisnya berbeda, jual-belilah sekehendak kamu, tetapi tetap harus tunai (HR al-Bukhari dan Muslim).

 

Syariah juga menjelaskan secara rinci bentuk dan ketentuan yang berhubungan dengan syirkah.  Sebagaimana umumnya akad syar’i, disyaratkan harus ada dua orang yang berakad dan ijab-qabul.   Imam Abu Dawud menuturkan sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah ra., bahwa Nabi saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Sungguh Allah telah berfirman,”Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati partnernya.  Jika salah satu pihak mengkhianati partnernya, Aku keluar dari keduanya (HR Abu Dawud).

 

Jika di dalam suatu muamalah tidak terdapat dua orang yang berakad dan ijab-qabul maka muamalah tersebut terkategori muamalah batil yang menyelisihi perintah dari Asy-Syari’. Oleh karena itu, perseroan saham (syirkah musahamah) di dalam sistem kapitalis, yang sekarang dipraktikkan di Bursa Saham, jelas merupakan muamalah batil yang menyelisihi perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.  Pelakunya terjatuh ke dalam perbuatan haram.  Asuransi dengan berbagai macam jenisnya juga termasuk muamalah batil yang bertentangan dengan perintah Asy-Syari‘. Pasalnya, praktik asuransi berbeda dan bertentangan dengan dhaman (jaminan) dalam Islam.  Asuransi dengan segala bentuknya termasuk muamalah batil yang menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya.  Seluruh muamalah yang bertentangan dengan syariah dianggap muamalah batil. Pelakunya dianggap melakukan tindak kriminal yang berhak mendapatkan sanksi di dunia dan akherat.  Allah SWT berfirman:

فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ  ٦٣

Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih (QS an-Nur [24]: 63).

 

Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini: Firman Allah “falyahdzar al-ladzina yukhalifuna ‘an amrihi” maksudnya: (menyelisihi) perintah Rasulullah saw, jalannya, yakni manhaj-nya, thariqah (sunnah)-nya dan syariahnya.  Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan itu ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah saw..  Apa yang sejalan dengan itu (Sunnah Rasul) diterima. Apa yang menyelisihinya, maka tertolaklah atas orang yang berkata dan yang berbuat, apapun wujudnya (Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, QS 24: 63).

Alhasil, pembelanjaan dan pengembangan harta milik tidak boleh menyimpang sedikit pun dari syariah Islam.  Siapa saja yang menyimpang dari sunnah, manhaj dan jalan Nabi saw, seluruh amal perbuatannya batal. [Gus Syam]

 

 

0 Comments

Leave a Comment

5 − four =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password