Niscayakah Riba untuk Saat ini?

Hingga akhir Mei 2020 utang Pemerintah telah mencapai Rp 5.259 triliun. Rasio utang Pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 32 persen. Utang itu berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 84 persen atau sebesar Rp 4.443 triliun. Sisanya berasal dari pinjaman luar negeri; terdiri dari pinjaman bilateral Rp 317 triliun, pinjaman multilateral Rp 447 triliun dan pinjaman commercial banks Rp 42 triliun.

Belanja untuk membayar bunga utang pada tahun 2020 mencapai Rp 335 triliun. Angka ini paling besar dibandingkan seluruh pos-pos pengeluaran pemerintah pusat lainnya, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan subsidi.

Utang BUMN juga semakin besar, baik dalam bentuk utang domestik atau utang luar negeri. Pada tahun 2018, total utang 113 BUMN mencapai Rp 5.604 triliun. Dengan pelemahan rupiah seperti yang terjadi belakangan ini, beban utang mereka menjadi semakin berat. Padahal pendapatan mereka turun tajam akibat pandemi Covid-19. Menurut data Bank Indonesia, pada bulan April 2020, utang luar negeri seluruh BUMN mencapai US$ 55,3 miliar atau setara Rp 775 triliun, dengan kurs Rp 14 ribu perdolar AS.

Perusahaan Listrik Negara (PLN), misalnya, berdasarkan laporan keuangan Kuartal I-2020, utangnya mencapai Rp 695 triliun. Tahun lalu, biaya pembayaran bunga perusahaan ini sebesar Rp 57 triliun.

BUMN lain yang memiliki utang jumbo adalah Pertamina. Berdasarkan Laporan Keuangan Pertamina Kuartal I-2019, jumlah utang BUMN ini mencapai Rp 519 triliun. Beban perusahaan-perusahaan pelat merah ini semakin berat karena ada utang dalam bentuk valas. Padahal nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin melemah. Menurut Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, setiap pelemahan kurs Rp 1.000 perdolar AS bisa menaikkan beban utang Rp 9 triliun. Karena itu pada kuartal pertama tahun ini, PLN mengalami kerugian kurs mata uang asing senilai Rp 51,97 triliun.

 

Perspektif Islam

Saat ini utang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan ekonomi baik pada level individu, rumah tangga, perusahaan, hingga pemerintahan. Namun, dalam sistem Kapitalisme, utang selalu identik dengan bunga. Karena itu setiap kali seseorang, perusahaan, atau negara berhutang, maka nilai hutangnya selalu lebih tinggi daripada pokok yang dia terima. Para ekonom Kapitalisme berupaya melegitimasi eksistensi bunga, dengan berbagai alasan, seperti bunga merupakan biaya atas peluang dan konsumsi yang ditangguhkan, biaya atas inflasi uang, dan biaya atas risiko terhadap uang yang dipinjamkan.

Islam secara tegas melarang riba, baik persentasenya besar ataupun kecil. Karena itu orang mendapatkan harta melalui riba tidak berhak memiliki dan memanfaatkannya dan harus mengembalikan harta tersebut. Allah SWT berfirman:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian adalah karena mereka berpendapat bahwa jual-beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS al-Baqarah [2]: 275).

يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa (QS al-Baqarah [2]: 276).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian kaum Mukmin (QS al-Baqarah [2]: 278).

 

Secara faktual, transaksi riba merupakan tindakan zalim. Penyebabnya, riba menjadikan seseorang mendapat manfaat dari orang secara eksploitatif, yakni mengambil kompensasi tanpa melakukan upaya. Uang yang diperoleh dari transaksi riba juga tidak mengandung potensi kerugian sehingga melanggar prinsip al-gunmu bi al-ghurmi (potensi untung dibarengi dengan potensi rugi). Berbeda dengan mengembangkan uang dalam bentuk syirkah, bagi hasil (mudharabah) atau musaqah, berdasarkan persyaratannya. Semua ini diizinkan oleh syariah Islam sebab ia memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan cara itu orang dapat mengambil manfaat dengan harta ini melalui upaya mereka sendiri. Ia berpotensi untung dan rugi pada saat yang bersamaan.

Namun, mungkin terlintas dalam pikiran seseorang bagaimana memenuhi kebutuhan khususnya yang sangat mendesak, bagi seseorang yang tidak memiliki tabungan, namun tetap terhindar dari riba? Apalagi saat ini kebutuhan berlipat ganda dan beragam. Pada saat yang sama, sistem keuangan, termasuk perbankan, menawarkan jasa untuk menyelesaikan masalah tersebut berupa pinjaman berbunga. Bahkan riba telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berbagai transaksi ekonomi, seperti transaksi perdagangan, pertanian dan industri.

Jawabannya, kita berbicara tentang masyarakat saat semua Islam diterapkan. Dari sudut pandang ekonomi, bukan tentang masyarakat dalam keadaan saat ini. Karena masyarakat ini, dalam keadaannya yang sekarang, hidup pada sistem kapitalis, dan itulah sebabnya bank telah menjadi kebutuhan hidup. Jadi para pemilik uang bebas dalam mengembangkan hartanya, termasuk melakukan penipuan, monopoli, perjudian, riba dan sebagainya. Negara juga tidak mengawasi mereka sebab praktik tersebut legal menurut hukum yang ada.

Karena itu sistem ekonomi saat ini harus diubah secara keseluruhan. Islam diterapkan secara komprehensif, termasuk sistem ekonomi Islam. Dengan penghapusan sistem Kapitalisme dan penerapan Islam tersebut maka menjadi jelas bagi orang-orang bahwa masyarakat yang menerapkan Islam tidak lagi membutuhkan riba.

Pada dasarnya, orang yang membutuhkan pinjaman terdiri dari beberapa kategori. Di antaranya: Pertama, ada yang meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua:, ada yang meminjam untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, ada yang meminjam untuk mengembangkan usahanya.

Untuk kebutuhan pertama, Islam telah mengatur bahwa setiap anggota masyarakat harus dipastikan terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Untuk kebutuhan kedua, Islam mendorong individu dalam masyarakat untuk meminjamkan hartanya kepada orang membutuhkan tanpa bunga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Tidak ada seorang Muslim yang memberikan pinjaman kepada seorang Muslim sebanyak dua kali maka ia seperti bersedekah sekali (HR Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

 

Dalam ajaran Islam meminjamkan harta kepada yang membutuhkan adalah sunnah. Berutang kepada orang lain juga tidak dibenci di dalam Islam karena Rasulullah saw. juga pernah berutang. Dengan adanya konsep ini, pemberi pinjaman dan peminjam, tampak bahwa riba merupakan salah satu yang paling merusak kehidupan ekonomi. Karena itu jelas bahwa riba harus dienyahkan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan harus dibuat penghalang agar praktik itu tidak terjadi di masyarakat melalui undang-undang yang sesuai dengan sistem Islam.

Jika tidak ada bunga saat ini bank tidak lagi diperlukan eksistensinya. Perannya akan diambil alih oleh Baitul Mal yang akan meminjamkan uang tanpa bunga kepada publik, setelah memeriksa kemungkinan pemanfaatan uang tersebut. Khalifah Umar bin al-Khaththab, misalnya, telah memberikan uang yang berasal dari Baitul Mal kepada para petani di Irak untuk menggarap tanah mereka. Hukum syariah menetapkan bahwa petani mendapatkan uang dari Baitul Mal untuk menggarap tanah mereka sampai mereka berhasil dalam memanen. Imam Abu Yusuf berkata, “Orang yang lemah dalam memenuhi kebutuhannya diberi uang dari Baitul Mal dalam bentuk pinjaman untuk menggarap atas (tanah)-nya.”

Baitul Mal juga memberikan pinjaman kepada individu untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Khalifah Umar memberikan petani tersebut karena mereka membutuhkannya dalam hidup mereka. Orang-orang serupa dengan petani di atas juga berhak mendapatkan bantuan. Adapun orang yang kaya tidak diberi harta dari Baitul Mal untuk meningkatkan produktivitas mereka. Rasulullah saw. juga telah mencontohkan hal tersebut dengan memberikan seorang pria miskin tali dan kapak untuk mencari kayu bakar sehingga ia dapat memakan hasilnya.

Namun, yang patut dicatat, meninggalkan riba tidak bergantung pada keberadaan adanya masyarakat yang islami, Negara Islam, atau adanya seseorang yang berkenan meminjamkan uang tanpa riba. Akan tetapi, riba tetap dilarang, baik ada masyarakat Islam atau tidak, ada negara Islam atau tidak, dan ada orang yang meminjamkan uang atau tidak.

WalLahu a’lam bi ash-shawab. []

 

 

 

0 Comments

Leave a Comment

thirteen + thirteen =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password