Rencana Presiden Joko Widodo yang bakal mengajak Presiden Cina Xi Jinping untuk melakukan uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada 2022 mendatang menjadi simbol subordinasi (posisi rendah) Indonesia terhadap Cina.

“Diundangnya Xi Jin Ping oleh Jokowi sebenarnya justru menjadi simbol subordinasi Indonesia terhadap Cina” ujar Direktur Institut Muslimah Negarawan (IMuNe) Dr. Fika Komara kepada Mediaumat.news, Selasa (8/6/2021)

Fika menilai, proyek kereta cepat ini adalah bagian dari kesepakatan Indonesia dengan Cina dalam skema BRI (Belt and Road Initiative) atau sebelumnya dikenal dengan OBOR yang investor terbesarnya adalah China Railway Group Limited (CREC).

Menurut Fika, pembangunan infrastruktur tidak lepas dari urusan keberpihakan; apakah mengabdi pada cita-cita pemerataan kesejahteraan rakyat ataukah sekadar melayani akses rantai pasok global para pemodal. Dengan mengundang Xi Jinping, Jokowi sama saja menegaskan Indonesia dalam sphere of influence (pengaruh)-nya Cina.

Fika mengatakan, ada sesat pikir dalam pandangan bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa menjadi simbol majunya transportasi Indonesia, yang bisa dibanggakan saat perhelatan KTT G20. Padahal kemajuan teknologi tidak cukup mewakili simbol kekuatan negara.

“Apalah artinya teknologi jika itu berarti menjadikan suatu negara tersubordinasi oleh oligarki negara lain. Apalah artinya transportasi jika itu hanya menguntungkan segelintir elit, namun jutaan rakyatnya tidak bisa menikmati,” beber Fika.

Terakhir ia menyatakan, memang betul sebuah negara yang besar dan kuat harus memiliki kekuatan material dan teknologi, tetapi itu hanya sebagian kecil dari karakter negara kuat. Untuk menjadi negara yang kuat, sebuah negara harus memiliki intangible power, yakni kekuatan ideologi yang melandasi kekuatan lainnya hingga ia menjelma menjadi negara kuat, independen dan terdepan dalam segala hal.