“Untuk jadi gubernur perlu 300 miliar. Itu paket hemat.”

++++

Begitu kira-kira petikan orasi Prabowo dalam sebuah acara yang sempat viral di sosmed. Pernyataan ini tidaklah mengejutkan. Publik sudah sangat mafhum. Untuk meraih jabatan publik di negeri ini saat ini memang tidaklah murah. Untuk penyelenggaraan Pilkada di Jatim misalnya, diperlukan lebih dari Rp 800 miliar. Calon gubernur pasangan Pak Dhe Karwo dan Gus Ipul pada Pilkada lalu dikabarkan menghabiskan lebih dari Rp 1 triliun untuk meraih kursi idamannya itu. Jokowi pada Pilpres lalu konon menghabiskan hingga Rp 30 triliun.

Di sini paradoks demokrasi dimulai. Satu sisi kita menginginkan melalui Pemilu didapat pemimpin yang baik. Di sisi lain diperlukan dana yang sangat besar, yang justru menghalangi calon pemimpin yang baik itu untuk tampil. Seperti disampaikan Prabowo dalam orasi itu, sebenarnya cukup banyak orang baik yang bisa menjadi pemimpin, tetapi tidak bisa maju dalam kompetisi karena mereka tidak punya uang. Mereka tersisih.

Bisa saja mereka memaksa maju dengan cara mencari dukungan dari pemilik dana, seperti yang dilakukan oleh sejumlah kandidat. Namun, tentu itu semua tidak gratis. Pasti ada konsekuensi-konsekuensi dari dukungan itu. Bila itu terjadi maka sejak dari awal pemimpin ini bekerja bukan demi rakyat, tetapi demi pemilik modal tadi. Dari sinilah dikatakan bahwa dalam demokrasi pemegang kedaulatan sebenarnya adalah para pemilik modal (ra’simaliyyun), bukan rakyat.

Para pemilik modal itulah yang akhirnya secara efektif memiliki akses dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan Pemerintah. Tak aneh bila kemudian kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, seperti kebijakan impor beras pada awal tahun 2018 saat petani hendak panen raya, lebih cenderung menguntungkan para pemilik modal atau kelompok kaya yang tidak lain adalah mereka yang telah mendukung rezim naik ke tampuk kekuasaan. Akibatnya, yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin makin tersisihkan.

Semula demokrasi dipercaya bisa mengakomodasi kepentingan seluruh anggota masyarakat, termasuk dalam memperlakukan kelompok rakyat miskin dan kaya, sehingga kesejahteraan bersama bisa diwujudkan. Dalam kenyataannya, justru demokrasilah, dengan kapitalismenya itu, yang menjadi penyebab utama terjadinya konsentrasi kekayaan, timbulnya ketimpangan dan proses pemiskinan di tengah masyarakat. Inilah paradoks kedua.

Kesenjangan kaya-miskin makin menganga. Indeks Gini, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada tahun 2005, gini rasio Indonesia masih 0,33. Kini pada tahun 2017 rasio itu meningkat menjadi sekitar 0,40. Menurut Lembaga Oxfam, harta total empat orang terkaya di Indonesia, sebesar 25 miliar dolar AS, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Kekayaan 40 ribu orang terkaya Indonesia sebesar Rp 680 Triliun (71,3 miliar USD) atau setara dengan 10,33% PDB. Itu setara dengan kekayaan 60% penduduk atau 140 juta orang.

Konsentrasi kekayaan hanya pada kelompok kecil itu tentu mengakibatkan melajunya proses pemiskinan dan peningkatan jumlah orang miskin. Oleh karena, tidaklah mengherankan bila jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan juga naik 200% sejak 1980-an. Dengan menggunakan patokan garis kemiskinan moderat versi Bank Dunia, yang mematok pada pendapatan US $ 3,10, maka ada 93 juta orang Indonesia masih hidup dalam kemiskinan.

Selanjutnya, oleh karena tindakan memperkaya diri dan orang lain, banyak kepala daerah dan anggota parlemen tersangkut perkara korupsi. DPR bahkan dinilai sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, sebanyak 69,7 persen anggota DPR terindikasi korupsi. Tujuh belas dari 33 Gubernur yang ada dan 148 walikota/bupati juga menjadi tersangka korupsi. Ini paradoks ketiga.

Paradoks berikutnya, sedemikian tinggi suara atau aspirasi rakyat diposisikan dalam demokrasi hingga diserupakan dengan suara atau kehendak Tuhan. Karena itu suara rakyat mutlak, harus diperturutkan, tidak boleh diabaikan. Pertanyaannya, benarkah setiap suara rakyat pasti mencerminkan kehendak Tuhan seperti slogan vox populei vox dei?

Kenyataan yang terjadi tidaklah demikian. Tidak selamanya kesepakatan kebanyakan orang selalu berkenaan dengan kebaikan atau menghasilkan kebaikan. Tidak selamanya sebuah kebaikan dengan mudah disepakati. Tidak selamanya pula sebuah keburukan pasti tidak disepakati.

Contohnya pengesahan pernikahan sejenis (same-sex marriage) di sejumlah negara Barat, yang diawali oleh Belanda pada tahun 2001. Lalu Belgia tahun 2003, Spanyol (2005); Kanada, Norwegia dan Swedia pada tahun 2009; Portugal dan Islandia pada 2010. Meski mendapat tantangan keras dari warga, tampaknya akan segera menyusul pula Inggris dan Prancis.

Bila benar suara rakyat adalah suara Tuhan, kira-kira Tuhan jenis dan merek apa yang mau melegalkan pernikahan sejenis? Bahkan di dunia hewan yang paling menjijikkan sekalipun, se-anjing-anjingnya anjing, anjing yang paling anjing, tak sekalipun dijumpai gejala lesbianisme dan homoseksualitas. Dimana-mana, kalau ada ayam jantan ngejar ayam jantan, pasti mau tarung, bukan mau kawin. Lah, ini di lingkungan manusia, jenis makhluk yang katanya paling berakal, kok disahkan aksi “jeruk makan jeruk”.

Last but not least, paradok paling akhir, satu sisi kita ingin merdeka sepenuhnya, tetapi demokrasi justru membuka lahirnya penjajahan model baru. Ini paradoks demokrasi yang paling berbahaya. Demokrasi nyatanya telah menjadi alat bagi para pemilik modal, baik dari Barat (asing) maupun dari Timur (aseng) untuk menguasai negeri-negeri Muslim. Inilah penjajahan gaya baru (neoimperialisme).

Oleh karena itu, William Blum, penulis buku America’s Deadliest Export Democracy, menyebut demokrasi adalah alat dominasi Amerika Serikat—kini juga dipakai Cina—atas seluruh dunia.

Simpulnya, demokrasi merupakan alat untuk menguasai dunia demi kepentingan ekonomi, politik dan ideologi. Melalui demokrasi, lahirlah negara yang dikontrol oleh korporasi. Dominasi korporasi terhadap negara semakin mencengkeram setelah korporasi multinasional turut bermain. Mereka turut menentukan siapa yang menjadi pemimpin sebuah negara dan apa kebijakan negara tersebut.

++++

Demikianlah demokrasi yang mendasarkan pada prinsip antroposentrisme, paham yang menganggap manusia sebagai makhluk terunggul. Padahal kenyataannya manusia adalah makhluk yang lemah. Peraturan perundangan buatan manusia yang lahir dari kesepakatan-kesepakatan demokratis selalu berubah-ubah. Yang dulu dibenci, sekarang disukai. Yang dulu dilarang, sekarang menjadi boleh. Yang ganjil bisa berubah menjadi wajar. Yang semestinya dibenci, malah disuka. Yang harusnya, disuka malah dibenci.

Jadi, bagaimana bisa suara dari makhluk yang lemah itu disamakan dengan suara Al-Khâliq Yang Mahagagah? Benarlah kata filsuf Yunani kuno, Aristoteles, demokrasi adalah buah pikir manusia purba. Menurut Winston Churchill, mantan PM Inggris, demokrasi merupakan alternatif terburuk dari bentuk pemerintahan manusia. Karena itu wajar saja bila kemudian menghasilkan banyak paradoks.

AlLâhu a’lam bi al-shawâb. []