Solusi Krisis Ekonomi Global

Krisis ekonomi tergambar dari sejumlah indikator (petunjuk) seperti merosotnya tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP atau PDB) dalam dua kuartal berturut-turut yang kemudian disebut resesi, melambung tingginya harga barang yang disebut inflasi (inflasi ringan, hyperinflation), hingga meledaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

 

Fakta Krisis Ekonomi Dunia

Terhitung sejak paruh kedua abad 19 (tepatnya tahun 1876) hingga sekarang, ekonomi dunia  telah mengalami resesi tidak kurang dari 14 kali.1 Ini artinya kalau dirata-ratakan, setiap 10 tahun terjadi resesi ekonomi global. Terakhir adalah ketika dunia dihantam oleh pandemi tahun 2020. Saat ini, tahun 2022, kondisi ekonomi dunia kembali dihantam persoalan yang sangat pelik. Banyak negara diperkirakan akan kembali jatuh ke dalam jurang resesi, bahkan berpotensi lebih parah lagi masuk ke dalam apa yang disebut stagflasi. Stagflasi adalah suatu keadaan dua kondisi buruk menyatu, yaitu ekonomi yang berjalan stagnan atau menurun di satu sisi, di sisi lain terjadi kenaikan harga-harga barang. Ekonomi yang berjalan stagnan akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Saat yang sama kenaikan harga barang akan menambah beban belanja rakyat semakin berat.

Inflasi tinggi (30-100%) dan bahkan hyperinflation (di atas 100%) menular ke banyak negara. Menurut data Bank Dunia, pada tahun 2021 terdapat 3 negara yang masuk dalam hyperinflation. Jumlah tersebut terbanyak sejak tahun 2000. Adapun yang masuk ke dalam inflasi tinggi sebanyak 6 negara. Jumlah tersebut terbanyak sejak tahun 2001.2 Pada saat yang sama, roda ekonomi justru berjalan relatif stagnan. Bahkan beberapa negara mengalami penurunan. Roda ekonomi yang berjalan relatif lebih lambat menjadi semakin berbahaya di tengah naiknya utang global yang sudah melampaui $US300 triliun pada tahun 2021.3

 

Sumber Malapetaka Ekonomi Dunia

Haslam dan Lamberti dalam buku mereka yang berjudul, When Money Destroys Nations, menjelaskan bahwa krisis ekonomi seperti hyperinflation tidaklah terbentuk dalam satu malam, lalu tiba-tiba meruntuhkan bangunan ekonomi, melainkan terdapat sejumlah indikator yang mendahuluinya. Ini seperti halnya peristiwa badai yang didahului oleh awan gelap yang begitu pekat yang menyelimuti sebuah wilayah.

Krisis ekonomi dunia sering diawali dari krisis keuangan (non-riil). Wold Bank dalam laporannya yang berjudul Global Economic Prospects edisi Juni 2022 menyatakan bahwa sejak tahun 1970 setidaknya telah terjadi krisis keuangan sebanyak 417 kali di negara dan pasar berkembang.4 Krisis keuangan ini bisa dalam bentuk krisis perbankan, krisis mata uang dan krisis utang. Jumlah krisis tersebut belum termasuk krisis keuangan di negara-negara maju. Di negara-negara Eropa yang notabene tergolong sebagai kelompok negara-negara maju, krisis keuangan telah terjadi sebanyak 51 kali sejak tahun 1973. Seluruh krisis tersebut termasuk ke dalam krisis yang bersifat sistemik.5

 

Gambar 1

 

 

Luluh-lantaknya bangunan ekonomi yang di awali dari krisis sektor keuangan sesungguhnya akibat langsung dari sektor keuangan yang dibangun dengan sistem ribawi dan maysir alias judi. Memang sektor keuangan pada awalnya dimaksudkan sebagaimana fungsi hakiki dari uang, yaitu sebagai alat atau sarana untuk bertransaksi (medium of exchange) dan dengan itu dapat memperlancar transaksi ekonomi. Namun, di bawah sistem keuangan yang ribawi dan bersifat judi, transaksi valuta asing (forex), pasar modal (stock exchange), bahkan pasar komoditas (jual-beli barang riil seperti bartubara dan kelapa sawit), telah berubah menjadi monster yang setiap saat bisa mengobrak-abrik bangunan ekonomi.

Pada tahun 2019, sebagaimana data yang dirilis oleh Bank for International Settlement (BIS), nilai transaksi harian rata-rata valuta asing (forex) global mencapai $US6.5 triliun.6 Dikonversi dalam rupiah nilainya mencapai Rp 91 ribu triliun (Rp 91 kuadriliun). Dibandingkan dua dekade sebelumnya pada tahun 1998 yang berada di angka $US1,5 triliun, nilai transaksi harian rata-rata valas  telah meningkat sebanyak 433%. Sepanjang tahun 2021, nilai transaksi saham global berada di angka $US160,95 trilliun.7

Lebih jauh lagi, dengan memasukkan permainan investasi sektor keuangan (perbankan) dalam bentuk suku bunga dan persyaratan cadangan sebagian (di Indonesia disebut giro wajib minimum), gelembung nilai transaksi sektor keuangan akan bergerak lebih cepat dan lebih merusak. Di bawah skema persyaratan cadangan sebagian (FRR) perbankan mampu melipatgandakan deposit awal $US100 yang masuk menjadi $US1.000. Ini dengan asumsi FRR sebesar 10%. Dengan persentase FRR yang semakin kecil, misalnya 1%, $US100 dapat menggelembung menjadi $US10.000. Bagaimana kalau deposit yang masuk $US1 juta atau bahkan $US1 trilliun? Tentu nilai pelipatgandaannya menjadi semakin menggelembung.

Nilai total transaksi sektor non-riil di atas sangat jauh melebihi nilai dalam transaksi sektor riil. Ekspor dunia hanya senilai $US21 trilliun dalam satu tahun (2021).8 Begitu pula jika dibandingkan dengan nilai GDP dunia yang hanya senilai $US96,1 trilliun (2021).9 Lebih jauh, nilai GDP dunia ini sebenarnya masih mengandung transaksi non-riil.

 

Sifat Benalu Sektor Keuangan (Non-Riil)

Di bawah payung sistem keuangan yang ribawi dan bersifat judi, sektor keuangan telah berubah menjadi kompetitor bagi sektor riil dalam menawarkan keuntungan. Akibatnya, jumlah uang meningkat begitu banyak dalam tempo yang sangat singkat. Di sisi lain, sektor riil kekurangan modal untuk menggerakkan mesin produksi. Ini  kemudian berdampak kurangnya pasokan barang dan akhirnya berujung pada meledaknya tingkat inflasi. Dengan kata lain, inflasi didorong oleh dua sektor sekaligus. Sektor keuangan menyebabkan nilai (daya beli) uang anjlok dan sektor riil terhambat dalam produksi karena kurang dan sulitnya mengakses modal (lihat: gambar 2).

 

Gambar 2

 

 

Pada gambar 3 sangat tampak bahwa sektor keuangan (pasar modal dengan indikator indeks harga saham gabungan atau IHSG) telah menjadi kompetitor yang merusak dan memberatkan jalannya ekonomi sektor riil. Memang pada masa awal pandemi (bulan Maret 2020) sektor keuangan yang diwakili oleh IHSG juga turun sebagaimana indikator sektor riil (diwakili oleh indikator rasio kredit yang diberikan oleh Bank terhadap deposit yang masuk ke perbankan atau LDR). Namun, tidak berselang lama (1 bulan berikutnya) IHSG kambali naik bahkan kemudian melebihi sebelum periode krisis. Saat yang sama LDR justru semakin terperosok lebih dalam. Padahal pada periode sebelum krisis, bulan Mei tahun 2019, rasio LDR bahkan menyentuh angka 96%.

 

Gambar 3

 

 

Lebih jauh, ketika kredit perbankan (LDR) ke sektor riil anjlok begitu dalam pada masa pandemi, kepemilikan perbankan terhadap surat berharga negara (SBN) justru meningkat 2 kali lipat lebih (gambar 4). Dengan kata lain, ketika pintu peluang mendapatkan profit di sektor riil mengalami penyusutan, perbankan menggeser dananya ke pasar modal dengan membeli SBN demi mengejar kupon alias riba.

 

Gambar 4

 

 

Terpisahnya sektor non-riil dari sektor riil, seperti telah dijelasan di atas, persis layaknya sifat benalu. Benalu hidup dan makan dengan merugikan tumbuhan lain yang ia tumpangi. Karena itu setiap keuntungan yang di peroleh dari transaksi sektor keuangan merupakan tindakan zalim terhadap pelaku ekonomi sektor riil. Oleh karena itu, bisa saja para investor yang melakukan transaksi ini berhasil menjadi lebih meningkat harta kekayaannya. Namun, peningkatan tersebut hasil dari kerugian dan penderitaan pihak lain yang kalah. Inilah yang sering disebut dengan istilah Zero Sum Game. Kemenangan salah satu pihak diambil dari kerugian dan penderitaan pihak lain.

 

Bangunan Makro Sistem Ekonomi Islam (SEI)

Bangunan Sistem Ekonomi Islam (SEI) bersifat sederhana, namun memiliki ciri (karakteristik) yang unik dan memiliki daya tahan yang kukuh dari terjangan krisis. Disebut unik karena lahir dari nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang melahirkan sistem ekonomi kapitalistik yang telah mengangkangi dunia saat ini. Nilai-nilai tersebut tegak di atas cara pandang hidup yang mengajarkan bahwa kehidupan manusia adalah dalam rangka pengabdian kepada Pencipta semesta alam (Allah SWT). Dari nilai-nilai itu pula lahir pandangan bahwa persoalan ekonomi sesungguhnya terdapat pada distribusi, bukan produksi. Nilai-nilai dan cara pandang yang benar terhadap problem ekonomi sesungguhnya memiliki dampak atau pengaruh yang luas terhadap keseluruhan bangunan konomi yang akan dibangun. Pengaruh luas tersebut akan tampak dari jawaban pertanyaan: Apa tujuan dan arah pembangunan ekonomi? Bagaimana pembangunan tersebut dijalankan? Siapa saja pihak yang terlibat mengemban tugas pembangunan?

Dari sisi arah dan tujuan (politik ekonomi), SEI menetapkan bahwa seluruh kebutuhan pokok individu rakyat wajib dijamin penuh oleh negara. Negara juga memberikan peluang sebaik mungkin kepada setiap warganya untuk mengakses kebutuhan pelengkap sesuai dengan kadar kemampuan sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat dengan gaya hidup tertentu. Dengan politik ekonomi demikian, krisis ekonomi seperti krisis energi dan pangan dapat dicegah.

Saat ini, ketika ekonomi berpijak pada asas mendorong produksi (GDP) dengan target trickle down effect (efek menetes ke bawah), ia justru menciptakan semakin cepatnya sumberdaya alam menjadi langka dan bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah karena dieksploitasi. Atas nama meningkatkan produksi, sifat dan bergaya hidup boros justru didorong agar terus menggerakkan mesin-mesin produksi. Atas nama percepatan kenaikan produksi, negara-negara di dunia juga berlomba-lomba meningkatkan utang agar bisa membangun infrastruktur. Namun, itu semua terbantahkan dengan melihat kondisi kemiskinan yang ada di negara-negara maju. AS, misalnya, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP) tertinggi di dunia, $US23 trilliun,10 memiliki jumlah orang miskin yang menggantungkan makannya sehari-hari dari program Pemerintah (the Supplemental Nutrition Assistance Program atau SNAP) sebanyak 41,5 juta jiwa (2021); 13% dari total populasi penduduk.11

SEI memiliki daya tahan yang kukuh dari segala terjangan krisis. Pasalnya,  dengan seluruh hukum yang ada dalam SEI, pembangunan ekonomi dijalankan dengan berfokus pada sektor riil; satu-satunya sektor yang boleh menawarkan keuntungan. Adapun  seluruh transaksi ribawi dan yang bersifat judi—sebagaimana yang ada pada pasar modal, pasar valas, dan pasar komoditas seperti sekarang—dilarang secara total. Sektor riil adalah sektor yang darinya akan lahir produksi barang dan rekrutmen tenaga kerja. Dengan kata lain, harta kekayaan si kaya hanya akan bertambah jika bertemu dengan sektor produksi barang dan jasa (Gambar 5).

Skema pengaturan tersebut akan memberikan jaminan tidak terjadinya inflasi yang bergerak liar seperti sekarang. Kesetimbangan antar jumlah uang dan jumlah produksi barang akan senantiasa terjaga. Apalagi SEI juga mewajibkan standar mata uang logam (dinar dan dirham) serta larangan penimbunan harta kekayaan. Standar mata uang demikian akan memastikan pemerintah dan penguasa zalim tidak bisa mencetak uang untuk menopang kekuasaannya yang korup sekaligus mampu menjaga nilai tukar mata uang tetap stabil.

 

Gambar 5

 


 

Di sisi lain, ketika kesempatan untuk meningkatkan kekayaan hanya pada sektor riil (syirkah, jual-beli, dsb), sektor riil akan mendapatkan akses yang begitu luas dan besar untuk mendapatkan modal. Dengan begitu tingkat produksi dapat berjalan lancar dan mampu menjaga kesetimbangan pasokan dan permintaan barang yang ada di pasar. Hal itu akan menjaga tingkat inflasi tidak bergerak liar.

Terakhir berkaitan dengan pertanyaan: Siapa saja yang ikut mengelola serta mendorong roda perekonomian? Dalam menjawab pertanyaan ini SEI juga memiliki jawaban yang unik. SEI tidak terjebak pada perdebatan seberapa jauh pemerintah ikut berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian. SEI membagi terlebih dulu kepemilikan harta kekayaan yang ada menjadi tiga macam: kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Dalam konteks kepemilikan umum dan negara, negara akan berperan aktif dan langsung untuk mengatur serta menjalankan pengelolaannya. Sebaliknya, dalam konteks kepemilikan individu, negara hanya akan mengawasi dan memberikan arahan agar ekonomi berjalan lancar dan adil sesuai yang diinginkan oleh hukum Islam.

Dengan skema pengaturan yang demikian, tidak akan ada lagi kasus perusahaan listrik negara mengalami kelangkaan energi karena perusahaan tambang tidak mau menjual di dalam negeri atau harus menjual energi listrik dengan harga keekonomian agar investor bersedia ikut membangun pembangkit listrik.

Demikian gambaran singkat SEI mengelola dan membangun ekonomi yang anti krisis dan berkeadilan bagi semua pihak. SEI akan mendorong dan menciptakan ekonomi yang berkah, berkembang dan berkelanjutan.

WalLâhu a’lam bi ash-shawwâb. [M. Hatta; Analis Makro Ekonomi Lembaga Kajian Kebijakan Strategis [eLKKStra]]

 

Catatan kaki:

1        Understanding the depth of the 2020 global recession in 5 charts (worldbank.org)

2        A Global Database of Inflation (worldbank.org)

3        Global debt is more than $300 trillion. Why does it matter? | World Economic Forum (weforum.org)

4        Global Economic Prospects (worldbank.org)

5        European financial crises database (europa.eu)

6        Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Over-the-counter (OTC) Derivatives Markets in 2019 (bis.org)

7        Global equity trading value 2022 | Statista

8        Trade Map – List of exporters for the selected product (All products)

9        GDP (current US$) | Data (worldbank.org)

10      GDP (current LCU) – United States | Data (worldbank.org)

11      A Closer Look at Who Benefits from SNAP: State-by-State Fact Sheets | Center on Budget and Policy Priorities (cbpp.org)

 

 

 

0 Comments

Leave a Comment

seven + six =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password