Zakat diambil dari setiap Muslim yang memiliki harta, baik laki-laki maupun perempuan, berakal maupun gila, serta anak kecil maupun akil balig.

Dalil yang menunjukkan bahwa zakat diambil dari Muslim yang laki-laki maupun wanita tampak jelas dari keumuman nas. Adapun anak kecil atau orang gila disebabkan karena zakat adalah hak yang berkaitan dengan harta (al-mâl). Zakat adalah hak wajib dalam harta dari sisi harta itu sendiri. Atas dasar itu, setiap orang yang memiliki harta, baik anak kecil maupun orang gila, wajib diambil zakatnya. Allah SWT berfirman:

Di dalam hadis disebutkan:

Di dalam hadits lain dituturkan tentang jawaban Nabi saw. atas pertanyaan laki-laki Arab:

Nas-nas di atas menunjukkan bahwa kewajiban zakat berlaku atas harta saja, dari sisi harta itu sendiri, tanpa memandang keberadaan pemiliknya, mukallaf atau tidak. Setiap orang yang punya harta, maka hartanya wajib dizakati jika telah memenuhi ketentuan-ketentuannya.

Memang benar, Allah SWT mewajibkan atas seorang Muslim yang memiliki harta, hak-hak yang sangat banyak, dalam sifatnya sebagai orang yang memiliki harta maupun orang yang memiliki kekayaan berlimpah (kaya raya). Allah mewajibkan jihad dengan harta, memberi santunan kepada orang yang papa, memberi makan orang yang kelaparan, memberi nafkah kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Hanya saja, Allah tidak mewajibkan hak atas harta yang dimiliki seorang Muslim, melainkan hanya zakat. Allah SWT membatasi hak wajib atas harta hanya dengan zakat, dan menafikan hak-hak wajib lainnya atas harta.

Dengan demikian kewajiban zakat ditujukan atas harta, tanpa memandang siapa yang memiliki harta tersebut; berakal, akil baligh, gila, atau anak kecil. Jika anak kecil atau orang gila memiliki harta maka ditarik zakat dari hartanya.

Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadis yang dituturkan oleh ‘Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya, dari ‘Abdullah bin ‘Amru, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

Di dalam hadis ini terdapat perawi bernama Al-Mutsanna bin al-Shabbah yang masih diperbincangkan oleh ulama hadis. Hanya saja, ada riwayat senada dari ‘Amru bin Syuaib dari ‘Umar bin al-Khaththab ra secara mawqûf.

Dalam sebuah riwayat juga dituturkan, bahwa Aisyah ra. mengeluarkan zakat dari harta anak yatim yang berada di bawah asuhannya. Pendapat semacam ini juga dipegang oleh ‘Umar, Ali dan Ibnu Umar. Di kalangan fuqaha, pendapat ini juga dianut oleh Imam Malik, Syafi’i, Ahmad dan Ishaq.

Jika harta anak yatim wajib dikeluarkan zakatnya, padahal ia bukan mukallaf, begitu pula harta yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak terkena taklif hukum, seperti orang gila.

Adapun poin keempat, zakat ditempatkan dalam pos khusus di Baitul Mal. Sebabnya, setiap harta yang kaum Muslim berhak di dalamnya dan pemiliknya tidak ditetapkan secara spesifik, maka harta tersebut menjadi bagian dari Baitul Mal. Begitu pula setiap hak yang wajib dipergunakan untuk kemaslahatan kaum Muslim, maka ia menjadi hak Baitul Mal.

Zakat, meskipun termasuk harta yang menjadi hak seluruh kaum Muslim, syariah telah menetapkan pemiliknya (orang yang berhak) secara spesifik. Allah SWT berfirman:

Selama zakat telah ditetapkan pos-posnya, yakni hanya diberikan kepada 8 golongan yang disebut oleh nas, maka zakat bukan termasuk hak Baitul Mal. Alasannya, zakat adalah harta yang pos-pos penerimanya telah ditetapkan oleh syariah, dan tidak boleh diberikan atau dimanfaatkan selain 8 golongan. Baitul Mal hanyalah tempat untuk menjaga dan menyimpan zakat, tetapi ia tidak berhak atas harta zakat. Sebabnya, hukum asal zakat diserahkan kepada Khalifah. Imam Ahmad menuturkan sebuah hadis dari Basyir bin al-Khashashiyyah bahwa pernah ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah saw.:

Riwayat ini, dan masih banyak riwayat lain, menunjukkan bahwa zakat diserahkan kepada Khalifah yang secara teknis bisa mengutus wali atau amil untuk memungutnya. Selanjutnya Khalifah menempatkan zakat pada pos tertentu di Baitul Mal dan menyalurkannya berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Oleh karena itu, Baitul Mal hanyalah sebagai tempat untuk menyimpan dan menampung zakat. Sebab, zakat wajib disalurkan hanya kepada pos-pos yang telah ditetapkan oleh nas.

Khalifah berwenang memberikan sanksi kepada siapa saja yang menunda penyerahan zakat. Hanya saja, Khalifah tidak berhak mengatur pengelolaan zakat berdasarkan pendapat dan ijtihadnya secara mutlak tanpa ada batasan. Namun, ia harus mengelola dan mengatur pengelolaan zakat berdasarkan batasan-batasan pada pos-pos yang berhak atas harta zakat. Zakat tidak boleh diserahkan pada selain 8 golongan yang telah ditetapkan oleh nas syariah.

WalLâhu a’lam bi ash-shawwâb. [Gus Syams]