Mahasiswa kembali bergerak. Hampir di seluruh Indonesia. Muncul aksi mahasiswa menentang perpan-jangan masa jabatan presiden tiga priode. Puncaknya adalah aksi 11 April di Jakarta.

Isu lain yang diangkat mahasiswa adalah kenaikan harga-harga barang, termasuk minyak goreng.

Ekonomi Indonesia memang sedang tidak baik. Kenaikan harga pertamax, juga kelangkaan pertalite, telah menyusahkan rakyat. Meski salah satu penghasil sawit terbesar di dunia, pasar Indonesia justru mengalami kelangkaan minyak goreng. Ajaibnya, setelah harga minyak goreng dinaikkan, pasar mulai dipenuhi dengan minyak goreng. Adanya mafia yang bermain diakui oleh sendiri oleh Pemerintah. Namun, Pemerintah seolah tidak berdaya dan lumpuh. Kondisi keuangan negara pun diperkirakan sedang seret. Hutang dimasa rezim Jokowi tembus Rp 7000 triliun. Ada desas desus Pemerintah akan meminta pinjaman lagi kepada IMF dalam jumlah besar. Pembangunan ibukota baru yang dibanggakan Presiden terancam setelah beberapa investor mengundurkan diri. Rakyat pun disuruh gotong-royong memberikan ikut urunan dana pembangunan.

Pergolakan politik juga terjadi di salah satu negeri Islam terbesar di dunia, Pakistan. Negara berpenduduk 200 juta yang memiliki kemampuan senjata nuklir ini menghadapi krisis politik dengan dilengserkannya Imran Khan. Mantan atlit kriket populer ini tumbang akibat mosi tidak percaya di parlemen Pakistan. Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan, dilengserkan dari kekuasaannya pada Minggu (10/4). Ia digulingkan usai kalah dalam pemungutan suara mosi tidak percaya di Parlemen. Imran Khan kehilangan dukungan karena dianggap tak becus mengurus perekonomian negara itu di tengah pandemi Covid-19. Dalam kepemimpinannya, Pakistan didera inflasi tinggi, sementara cadangan devisa menyusut dan defisit kian dalam. Ia juga disebut telah kehilangan dukungan dari militer negara itu, yang punya posisi penting untuk menentukan arah politik negeri itu.

Kembali kita ingatkan, pangkal persoalan krisis negeri ini adalah diadopsinya ideologi Kapitalisme liberal. Bukan sekadar pembatasan jabatan politik. Liberalisasi ekonomi yang menguat terutama setelah reformasi dan semakin menggila di era rezim Jokowi telah menambah beban berat ekonomi negeri ini, yang tentu saja berimbas kepada rakyat. Liberalisasi ekonomi memang dirancang oleh para kapitalis untuk melayani kepentingan mereka. Lihatlah berbagai UU yang lahir dari sistem politik Indonesia sebagian besar mengabdi kepada kepentingan pemilik modal besar, yang dikenal sebagai oligarki. UU terkait migas, kelistrikan, penanaman modal semua demi para pemilik modal. Pada masa rezim Jokowi lahir UU Omnibus Law (Cipta Kerja), lebih tampak jelas demi keuntungan pemilik modal.

Kebijakan liberal ini lahir dari rahim sistem politik demokrasi yang memang didisain untuk kepentingan para pemilik modal. Tidakkah cukup banyak bukti, bagaimana anggota parlemen hanya tunduk pada kepentingan partai yang berkoalisi dengan Pemerintah?

Seharusnya Indonesia dan Pakistan belajar dari krisis Srilanka saat ini. Akibat beban hutang yang besar negara itu mengalami keguncangan ekonomi. Model ekonomi kapitalis berbasis utang negara yang berusaha mengembangkan negara melalui pinjaman berbasis bunga besar dari negara-negara asing, terutama dari Cina dalam beberapa tahun terakhir, adalah akar penyebab krisis ekonomi Sri Lanka saat ini. Pada awal tahun 2000-an, Pemerintah Sri Lanka beralih ke China untuk mendanai banyak proyek infrastrukturnya. Cina menginvestasikan $ 12 miliar dalam proyek-proyek semacam itu antara 2006-2019, yang secara efektif menggadaikan negara itu ke Beijing.

Karena tidak mampu membayar kembali pinjamannya, Pemerintah Sri Lanka mengambil pinjaman berbasis bunga lainnya untuk membayar utang ke Cina. Jelas saja ini menyebabkan utang luar negerinya lepas kendali. Utang publik Sri Lanka diperkirakan 119% dari PDB pada tahun 2021. Tahun ini saja, negara ini memiliki utang luar negeri senilai $7 miliar untuk dibayar, sementara cadangan mata uang asingnya hanya sekitar $2 miliar. Akibatnya, Pemerintah mencari bailout dari IMF.

Semua sudah paham mengikuti kebijakan IMF berarti bunuh diri. Kebijakan pasar bebas kapitalisnya penuh dengan konsekuensi bencana. Hal ini dialami oleh banyak negara di Afrika, Amerika Selatan dan Asia. Badan kapitalis IMF telah mengubah negara-negara menjadi pecandu pinjaman, memiskinkan rakyat melalui program penyesuaian strukturalnya yang memotong pengeluaran Pemerintah untuk pendidikan dan perawatan kesehatan, meningkatkan ekspor murah sumberdaya alam negara, dan menyebabkan kehancuran industri lokal melalui manipulasi ekonomi, mengimpor lebih banyak barang asing. Semuanya memperkaya negara-negara Barat, sementara mencekik ekonomi negara-negara miskin dan mendorong mereka ke dalam jerat utang lebih lanjut.

Kembali kita ingatkan, untuk bisa keluar dari belenggu mematikan ini, Indonesia, Pakistan dan negeri-negeri Islam lainnya tidak cukup hanya mengandalkan perubahan rezim yang kerap memakai topeng pro rakyat. Sangat mendesak melakukan perubahan sistem yang mendasar. Perubahan sistem mendasar tidak ada jalan lain, kecuali negara menjadikan Islam menjadi idelogi. Akidah Islam harus dijadikan dasar negara dan syariah Islam secara kâffah diterapkan. Indonesia dan Pakistan, dua negara besar mayoritas Muslim, seharusnya berpikir untuk menjadi pelopor bagi berdirinya sebuah negera Khilafah, negara adidaya yang akan memimpin dunia. Kemudian menyatukan negeri-negeri Islam, menjadi kekuatan yang mempengaruhi konstelasi politik dunia.

AlLâhu Akbar! [Farid Wadjdi]