Kritik Atas Konsep Kelangkaan Dalam Ekonomi Kapitalisme

Istilah kelangkaan (scarcity) memainkan peran sentral dalam teori ekonomi Kapitalisme. Bahkan sebagian ekonom menjadikan kelangkaan sebagai bagian dari definisi ekonomi itu sendiri.1

Masuknya konsep kelangkaan secara eksplisit ke dalam definisi ekonomi pertama kali ditulis oleh Lionel Robbins. Menurut dia, ilmu ekonomi (economics) adalah sains yang mempelajari perilaku manusia sebagai sebuah hubungan antara keinginan akhir (ends) dan kelangkaan sarana yang memiliki alternatif penggunaan.2

Meskipun demikian, substansi tulisan Robbins mengenai definisi itu tidak banyak berbeda dengan definisi pemikir ekonomi lainnya, bahwa ilmu ekonomi berkaitan dengan proses produksi dan distribusi. John Stuart Mill, misalnya, mendefinisikan ekonomi politik—istilah yang populer sebelum munculnya ilmu ekonomi—sebagai: “sains yang berkaitan dengan hukum moral atau psikologi tentang produksi dan distribusi kekayaan.”3

Alfred Marshall mendefinisikan ekonomi sebagai “sains yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi kekayaan.”4

Masuknya istilah kelangkaan ke dalam definisi ilmu ekonomi, selain menjadi masalah utama dalam ekonomi Kapitalisme, semakin mengemuka setelah Paul Samuelson, penerima Nobel pertama di bidang ekonomi, menulis konsep itu di dalam bukunya, Economics. Ini adalah salah satu buku teks ekonomi terpopuler setelah Perang Dunia II yang kini sudah mencapai edisi ke-19, pada tahun 1948. Menurut dia:

 

Ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa menggunakan uang, untuk menggunakan sumberdaya produktif yang langka, yang memiliki penggunaan alternatif, untuk menghasilkan berbagai komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk konsumsi, sekarang dan di masa depan, di antara berbagai orang dan kelompok dalam masyarakat. 5

 

Menurut dia, apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, untuk siapa diproduksi, tidak akan menjadi masalah jika sumberdaya tidak terbatas.6 Namun persoalannya, di tengah keterbatasan tersebut, kebutuhan (wants) dan keinginan (desires) manusia tidak terhitung jumlahnya dan sangat beragam jenisnya. Semakin maju suatu masyarakat, keinginannya akan semakin besar dan cara memuaskannya akan semakin beragam.7

Seseorang berada dalam situasi kelangkaan jika barang-barang terbatas secara relatif terhadap keinginannya. Samuelson mencontohkan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat di AS selama dua abad terakhir, produksi tidak mampu memenuhi keinginan (desires) setiap orang. Jika keinginan tersebut seluruhnya harus dipenuhi, ekonomi AS harus lebih besar beberapa kali lipat dari yang ada saat ini. Demikian pula jutaan orang hidup dalam kemiskinan di Afrika dapat diatasi dengan membesarkan ekonomi mereka.8

Oleh karena itu, solusi untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan, menurut para ekonom kapitalis, adalah fokus pada penggunaan sumberdaya yang langka tersebut dengan cara yang paling efisien. “Dengan demikian, esensi atau inti dari ilmu ekonomi adalah mengetahui realitas kelangkaan dan mengetahui bagaimana mengatur masyarakat dengan cara yang mampu menghasilkan penggunaan sumberdaya yang paling efisien. Inilah yang menjadi kontribusi ilmu ekonomi.”9

Perlu digarisbawahi, pembahasan kelangkaan dalam ekonomi Kapitalisme hanya terkait dengan barang ekonomi (economic goods). Barang ekonomi, menurut McConnell, adalah semua sumberdaya alam, manusia dan pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Secara ringkas, para ekonom membagi sumberdaya ekonomi ke dalam empat hal utama yaitu: tanah, tenaga kerja, modal dan kemampuan entrepreneur.10

Hal-hal yang tidak berkaitan dengan sumberdaya tersebut bukan bagian dari barang ekonomi. Robbin bahkan menyebut ilmu ekonomi merupakan studi mengenai penyebab kesejahteraan yang bersifat material.11 Dengan kata lain, hal-hal yang bersifat non-material tidak menjadi pembahasan dalam ekonomi Kapitalisme.

Secara spesifik, Alfred Marshall, salah satu pendiri aliran neo-klasik, menjelaskan bahwa barang ekonomi terdiri dari dua kategori yaitu: Pertama, barang-barang material dapat ditransfer dan ditukar seperti tanah, rumah, perabotan dan mesin; juga materi lainnya yang ada dalam milik pribadi, seperti saham, surat utang dan hipotek. Kedua, barang-barang immaterial yang berada di luar diri seseorang yang berfungsi secara langsung sebagai sarana untuk memperoleh barang-barang material. Marshall mencontohkan koneksi bisnis dan profesi masuk dalam kategori ini. Persahabatan pribadi seseorang yang tidak memiliki nilai bisnis secara langsung tidak masuk dalam kategori barang ekonomi. Ia menekankan bahwa barang ekonomi adalah sesuatu yang bersifat eksternal yang dimiliki seseorang dan yang dapat diukur dengan uang.12

 

Ekonomi Pasar

Pertanyaannya, bagaimana pengalokasian sumberdaya tersebut secara efisien, yakni apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya dan bagaimana mendistribusikannya? Menurut Samuelson, sistem ekonomi suatu negaralah yang menentukan bagaimana proses tersebut dijalankan.

Pada ideologi Kapitalisme, sistem ekonomi yang berlaku adalah sistem ekonomi pasar. Saat ini sistem ini dianut oleh hampir seluruh negara di dunia. Ekonomi pasar adalah ekonomi yang menjadikan individu dan perusahaan dominan dalam membuat keputusan tentang produksi dan konsumsi.13 Peran pemerintah dalam sistem ini adalah mengawasi fungsi pasar, mengeluarkan undang-undang yang mengatur ekonomi, dan memberikan layanan seperti pendidikan, keamanan dan pengendalian polusi.14

Namun, menurut Krugman, upaya untuk mencapai efisiensi sumberdaya dalam masyarakat yang menganut sistem Kapitalisme kerap bertentangan (trade-off) dengan tujuan yang dianggap layak untuk dicapai dalam suatu masyarakat, seperti masalah keadilan atau kesetaraan. Kebijakan yang mempromosikan keadilan sering  menyebabkan penurunan efisiensi dalam perekonomian, dan sebaliknya. Oleh karena itu, bagaimana pembuat kebijakan mempromosikan aspek keadilan di atas efisiensi merupakan urusan para politikus. Para ekonom tetap pada prinsip mereka bahwa sumberdaya ekonomi harus digunakan seefisien mungkin dalam mewujudkan tujuan masyarakat.15

 

Kritik

Ideologi Kapitalisme telah berkembang cukup lama. Kontribusinya atas penderitaan penduduk dunia juga sangat besar. Sayangnya, dewasa ini kritik terhadap ideologi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan sistem ekonominya, lebih banyak berkutat pada kesalahan implementasi sistem itu dan pemikiran-pemikiran cabangnya. Adapun kritik mendalam terhadap pemikiran asas yang menjadi pilar sistem tersebut relatif jarang dijumpai.

Sebagai partai politik yang berjuang untuk menggantikan dominasi sistem Kapitalisme dengan sistem Islam, Hizbut Tahrir telah memberikan koreksi atas fondasi ekonomi Kapitalisme, khususnya berkaitan dengan konsep: kelangkaan relatif, nilai (value) dan harga; sekaligus menyodorkan konsep sistem ekonomi Islam yang seharusnya diadopsi umat manusia, terutama oleh umat Islam.

Menurut Hizbut tahrir, kelemahan konsep kelangkaan relatif dalam sistem Kapitalisme antara lain:16 Pertama, para pemikir Kapitalisme, seperti yang digambarkan di atas, telah menggabungkan antara aspek peningkatan produksi barang ekonomi dengan aspek distribusi dan kepemilikan ke dalam pembahasan ilmu (sains) ekonomi. Padahal, peningkatan produksi merupakan ranah ilmu yang bersifat universal, yang tidak dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh seseorang atau suatu negara. Hal ini berbeda dengan konsep kepemilikan dan distribusi kekayaan. Ini merupakan ranah sistem yang sangat dipengaruhi oleh ideologi tertentu. Ia tidak dapat dikategorikan sebagai ilmu (sains) yang bersifat universal. Sistem distribusi dalam sistem Kapitalisme, misalnya, berbeda dengan yang diajarkan oleh sistem Islam dan sistem Komunisme.

Kedua, pembatasan dan penekanan kebutuhan manusia hanya pada barang yang bersifat material merupakan kekeliruan besar. Sebabnya, selain kebutuhan yang bersifat material, ada juga kebutuhan yang bersifat non-material, yaitu kebutuhan moral dan kebutuhan spiritual. Kedua jenis kebutuhan tersebut juga membutuhkan barang dan jasa dalam pemenuhannya.

Ketiga, pandangan yang membatasi kebutuhan pada aspek materi dan mengabaikan aspek spiritual, moral dan akhlak sangat berbahaya bagi masyarakat. Hal demikian akan melahirkan individu dan masyarakat yang kering pada aspek moral dan spiritualnya. Dampaknya, perilaku masyarakat yang hidup dalam sistem Kapitalisme cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam mengejar keuntungan ekonomi. Hal ini terlihat pada maraknya penipuan, eksploitasi wanita dan pengabaian yang orang-orang lemah secara ekonomi.

Keempat, konsep yang bertumpu pada aspek materi tersebut juga berdampak pada berkembangnya interaksi sosial masyarakat yang bersifat individualis dan tidak memedulikan dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Individu-individu masyarakat lebih memfokuskan diri untuk memenuhi kebutuhan materi yang mereka inginkan. Mereka tak mempedulikan apakah dampaknya menguntungkan atau merugikan masyarakat, apakah materi itu halal atau haram menurut keyakinan masyarakat. Akibatnya, minuman beralkohol dan pornografi, misalnya, diproduksi lantaran ada pihak yang menginginkannya, meskipun keduanya sangat merusak masyarakat.

Adapun penekanan para pemikir ekonomi Kapitalisme—seperti Adam Smith, Stuart Mills, Alfred Marshall, dan Malthus—pada aspek materi dan pengabaian mereka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek non-materi seperti aspek spiritual, tidak lepas dari pengaruh ide sekularisme, yakni pemisahan urusan dunia dari gereja. Ide ini mulai berkembang pesat pada saat mereka mencetuskan teori-teori mereka pada pertengahan abad ke-18. Bahkan dapat dikatakan bahwa ide sekularisme menjadi dasar pendirian ekonomi Kapitalisme.17

Kelima, konsep kelangkaan sarana untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap tak terbatas tersebut menyebabkan para ekonom memfokuskan perhatian mereka pada upaya peningkatan produksi. Perhatian mereka pada distribusi menjadi nomor berikutnya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika negara-negara kapitalis hanya berfokus untuk mendorong produksi setinggi mungkin, yang diukur dengan pertumbuhan PDB, dengan membebaskan rakyatnya, melalui konsep liberalisme, bekerja dan memiliki barang-barang ekonomi yang mereka inginkan. Dengan demikian, negara tidak fokus untuk mendistribusikan kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan masing-masing individu. Mereka percaya bahwa mekanisme harga menjadi metode paling efektif dalam mendistribusikan kekayaan tersebut. Padahal nyatanya banyak orang yang tidak mampu membayar harga barang pokok yang mereka butuhkan.

Peningkatan taraf hidup dengan model ini jelas keliru dan tidak akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan individu masyarakat secara keseluruhan, Sebabnya, kebutuhan itu sifatnya individual sehingga proses distribusinya juga bersifat individual. Model ini terbukti telah menyebabkan tingginya angka ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat.

Keenam, sebagai kesimpulan, pandangan bahwa kelangkaan barang dan jasa tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai persoalan utama ekonomi jelas keliru. Pasalnya, kebutuhan manusia yang harus dipenuhi hanyalah kebutuhan pokok yang sifatnya terbatas, bukan kebutuhan sekunder dan tersier yang senantiasa meningkat. Kebutuhan pokok itu bersifat tetap dan dapat dipenuhi oleh barang dan jasa yang diproduksi masyarakat.

Oleh karena itu, menurut Hizbut Tahrir, problem ekonomi yang sebenarnya adalah bagaimana mendistribusikan barang-barang ekonomi kepada masing-masing individu sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dan membantu mereka memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya.

WalLâhu a’lam bis-shawâb. [Muis]

 

Catatan kaki:

1        Montani, Scarcity, dalam Eatwell et.al. (ed.), The New Palgrave: A Dictionary of Economics, (London: Palgrave Macmillan, 2018), 11.965.

       Ibid., 3.437; Lionel Robbins, An Essay on The Nature and Significance of Economic Science (London: MacMillan & Co, 1932), 15.

       Ibid.

4        Alfred Marshall, Principle of Economics, edisi ke-8 (England: Palgrave Macmillan, 2013), 70.

5        Paul Samuelson dan A. Scott, Economics, edisi ke-2 (Toronto: McGraw-Hill, 1976), 5.

       Ibid., 18.

7        Marshall, Principle of Economics, 73.

8        Paul Samuelson dan W. Nordhaus, Economics, edisi ke-19e (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2010), 4.

9        Ibid., 4-5.

10      Campbell McConnell et.al., Economics: Principles, Problems, and Policies, edisi ke-8 (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2010), 10.

11      Robbins, An Essay on The Nature, 4.

12      Marshall, Principle of Economics, 47.

13      Samuelson dan Nordhaus, Economics, 8.

14      Ibid., 8.

15      Paul Krugman dan Robin Wells, Macroeconomics, edisi ke-4 (New York: Worth Publisher, 2015), 16

16      Taqiyuddin An-Nabhany, An-Nidham al-Iqtishady fi al-Islam, edisi ke-4 (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), hlm. 25-33.

17      Salim, M. Fathi, Nadhrah fi Usus al-Iqtishad ar-Ra’sumaly (tp, 1997); Mohammad Malkawy, Fall of Capitalism and Rise of Islam (USA: Xlibris Corporation, 2010), 30.

 

 

 

0 Comments

Leave a Comment

two × 5 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password