Setelah menolak menyerahkan rumahnya untuk membuat jalan bagi proyek mega NEOM, Abdul Rahim Al-Howeiti dari suku Al-Howeitat ditembak pasukan Saudi.

Seperti diberitakan Middle East Monitor (17/4/2020), pada 14 April Abdul Rahim Al-Howeiti dari suku Al-Howeitat di barat laut Kota Al-Khuraybah, dalam unggahan video daringnya, mengkritik proyek mega NEOM, serta mengekspos daerah-daerah tetangganya yang telah dipindahkan secara paksa setelah menghadapi tekanan dari pemerintah, dan menolak kompensasi finansial untuk pindah.

Dia mengatakan orang-orang disapu bersih dari rumah mereka. Sama sekali orang-orang tidak setuju dengan apa yang terjadi. Cara negara dalam menangani hal ini hanya dapat digambarkan sebagai terorisme; terorisme negara.

Dia juga memperkirakan kematiannya di tangan pasukan keamanan, dengan mengatakan, “Saya tidak akan terkejut jika mereka datang dan membunuh saya di rumah saya sekarang, seperti yang mereka lakukan di Mesir. Mereka melemparkan senjata di rumah Anda dan menyebut Anda seorang teroris. Ini adalah rumah saya dan saya akan melindunginya.”

Pada hari Rabu, Kantor Berita Resmi Saudi (SPA) mengkonfirmasi pembunuhan Al-Howeiti dan mengklaim bahwa ia telah menolak untuk menyerah dan menembaki pasukan keamanan, yang kemudian menyebabkan tembak-menembak yang fatal. Namun, para pembela hak asasi manusia percaya, Al-Howeiti telah menjadi target karena ia terang-terangan menolak proyek kota tersebut.

Pada 2017, Pangeran Saudi Muhammad bin Salman mengumumkan akan membangun kota baru untuk membantu diversifikasi ekonomi Saudi pada tahun 2030. Muhammad bin Salman berharap kota baru ini akan menjadi pusat bagi “pariwisata, inovasi dan teknologi” sebagai bagian dari visi 2030-nya untuk mengubah citra Arab Saudi menjadi “lebih moderat” dan “mendiversifikasi” ekonominya yang berbasis minyak.

Pembangunan permukiman baru NEOM mengharuskan Suku Al-Howeitat untuk meninggalkan rumah leluhur mereka untuk memberikan jalan bagi rumah baru. Suku Al-Howeitat menolak untuk pergi. Al-Howeiti telah mengangkat masalah ini secara global. Kematiannya menyusul berita bahwa Saudi telah mengeksekusi 800 orang.

“Menurut syariah, dilarang mengambil kepemilikan dari individu mana pun, apakah Muslim atau non-Muslim, kecuali ada alasan yang diterima syariah. Oleh karena itu, negara dilarang untuk mengambil milik setiap individu menjadi miliknya dengan alasan manfaat, atau menjadikannya milik negara untuk kepentingan negara atau publik,” ujar aktivis Hizbut Tahrir Hameed bin Ahmad kepada Hizb-ut-tahrir.info, Jumat (1/05/2020).

Ia pun mengutip Hadis Nabi saw., “Sungguh darah dan harta kalian haram atas sesama kalian.” (HR Muslim).

Menurut dia, tidak dapat dikatakan bahwa penguasa boleh mengambil harta milik individu sebagai bagian dari mengatur kepentingan rakyat karena ia memiliki hak untuk mengelola urusan negara. Hal ini karena pengaturan urusan adalah melayani kepentingan rakyat sesuai dengan ketentuan syariah, bukan mengatur kepentingan rakyat menurut pendapat penguasa. Karena itu penguasa tidak memiliki kekuasaan sama sekali dalam hal ini.

Hameed bin Ahmad menegaskan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi merupakan perkara yang dilarang dan haram. Karena itu pula para ulama di Arab Saudi harus menyampaikan pendapatnya terhadap tindakan rezim yang zalim ini. Selain itu, proyek Kota NEOM, bukan proyek Islam, melainkan untuk memodernisasi Arab Saudi, dan membuat Saudi bergerak ke arah westernisasi yang disebut sebagai Rencana Visi 2030.