Ancaman disintegrasi kembali menyeruak dari Tanah Papua. Aksi massa asal Papua di antaranya dilakukan mahasiswa Papua di beberapa kota. Aksi ini berujung pada kericuhan ketika terjadi bentrokan dengan warga. Di antaranya di Malang dan Surabaya. Pemicu kerusuhan itu pun sampai sekarang masih sumir. Sebagian mengatakan ada tindakan rasialis terhadap warga Papua. Sumber lain mengatakan hal itu dipicu pembuangan bendera merah putih. Bentrokan tersebut menyulut kerusuhan massa besar-besaran di Jayapura, Papua. Sejumlah fasilitas umum seperti Gedung DPRD Jayapura dibakar. Konflik horizontal antarwarga pun terjadi di Jayapura.

Aksi unjuk rasa warga Papua dilakukan bertepatan dengan penandatanganan Perjanjian New York, juga pembahasan tentang Papua pada pertemuan Forum Kepulauan Pasifik di Tuvalu yang juga diikuti oleh pimpinan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu. Di Tanah Air, sejumlah ormas asal Papua seperti Komite Aksi ULMWP, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan komunitas Mahasiswa Papua (KMP) kemudian turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa menuntut referendum.

Tuntutan massa asal Papua tidak main-main. Mereka menuntut penentuan nasib tanah Papua lewat referendum: tetap bergabung atau disintegrasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuntuntan itu berkumandang di tengah kibaran Bendera Bintang Kejora yang menjadi simbol Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Sikap Ambigu Pemerintah

Aksi unjuk rasa dan kerusuhan yang merembet hingga ke Papua, juga pengibaran bendera OPM hingga tuntutan referendum, adalah gambaran besar bahwa disintegrasi itu ancaman nyata. Bertahun-tahun sejumlah elemen asal Papua melakukan manuver baik lewat jalur politik maupun militer. Mereka menuntut pembebasan Papua. Gerakan politik dan militer menuntut pembebasan Papua dilakukan oleh Wenda bersaudara: Benny Wenda dan Matias Wenda. Benny Wenda adalah tokoh separatis yang kerap melakukan lobi-lobi politik di pentas internasional, termasuk ke PBB. Benny kini tinggal di Oxford, Inggris. Dia pernah mendapat penghargaan dari Dewan Kota Oxford. Saudara Benny, Matias Wenda, memimpin aksi teror dengan menyerang dan membunuhi warga, terutama aparat keamanan di wilayah Papua Barat.

Meski separatisme dan disintegrasi sudah begitu nyata mengancam kesatuan negeri, Pemerintahan Jokowi lebih memilih bersikap lunak terhadap kaum separatis ini. Usai rapat terbatas soal keamanan dan Hak Asasi Manusia di Istana Negara, hari Selasa (05/01), Menkopolhukam Luhut Panjaitan mengatakan bahwa Pemerintah akan mengambil pendekatan yang lebih manusiawi di Papua, termasuk dialog dan pemberian amnesti.

Pendekatan yang cenderung lunak ini juga disarankan oleh berbagai pengamat politik dan mantan pejabat negara. Jimly ash-Shiddiqi selaku mantan Ketua MK, misalnya, menyatakan, “Papua itu harus didekati dengan otak dan hati, bukan dengan kekerasan. Kita dukung langkah-persuasif yang diambil oleh aparat, termasuk utusan khusus Presiden sudah bertindak cepat untuk meredakan ketegangan.”

Kompak bersikap lunak terhadap kelompok separatis Papua, termasuk pada gerakan bersenjata, mengherankan dan membingungkan. Terutama terhadap kelompok yang terus menerus melancarkan operasi militer pada warga dan aparat keamanan di Papua. Padahal serangan militer yang dilakukan terbilang brutal. Pada Desember 2018 lalu, misalnya, kelompok separatis bersenjata ini mengeksekusi mati 20 warga di distrik Yigi, Nduga, Papua.

Sikap Pemerintah ini berbeda dengan penanganan terhadap terorisme yang sering dinyatakan dilakukan kelompok Islam. Dalam menangani kelompok teroris—yang diduga pelakunya kelompok Islam—Densus 88 tak sungkan melakukan tindakan extra judicial killing dan tutup mata dari tudingan pelanggaran HAM. Sebaliknya, terhadap kelompok teroris bersenjata Papua (OPM), jangankan melakukan tindakan represif, Pemerintah dan media massa tidak pernah sekalipun melabeli mereka sebagai kelompok teroris dan melakukan aksi terorisme. Sampai hari ini Pemerintah dan media massa mainstream selalu menyebut aksi militer kelompok separatis sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Perlakuan beda juga dilakukan Pemerintah terhadap kelompok Islam kritis, yang berseberangan dengan Pemerintah, yang beramar maruf nahi mungkar serta memperjuangkan Islam. Rezim begitu tegas dan sigap mengamankan tokoh-tokohnya. Publik masih mencatat bagaimana tindakan represif aparat pada massa 21-22 Mei lalu. Sejumlah warga tak berdosa jatuh sebagai korban. Sejumlah orang luka-luka. Sebagian orang dinyatakan belum kembali.

Aparat dibantu ormas tertentu juga sigap mengamankan aksi massa yang mengusung Bendera Tauhid. Sebaliknya, mereka membiarkan saja pengibaran Bendera Kejora dimana-mana, bahkan sekalipun terjadi di depan istana. Beda perlakuan ini memperlihatkan bila OPM dan kelompok separatisme Papua lainnya bak ‘golden boy’. Sekalipun kerap berulah, mereka nyaris tidak pernah dijewer apalagi dipukul.

Kambinghitamkan Kelompok Islam

Selain menganakemaskan kelompok separatisme Papua, Pemerintah justru mengkambinghitamkan kelompok Islam. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu mengatakan, ada kelompok yang terafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di Papua. “Sebagai catatan, terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di Tanah Papua,” kata Ryamizard dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/19). Namun, Ryamizard tidak bisa menyebutkan tokoh ISIS yang ‘bermain’ di Papua. “Saya lupa,” jawab Menhan.

Sebelumnya Cnnindonesia.com dalam salah satu beritanya menurunkan tulisan bila FPI terlibat dalam aksi penghadangan dan rasialisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya. Namun, beberapa hari kemudian sejumlah mahasiswa Papua justru mendatangi markas FPI meminta perlindungan.

Selain ISIS dan FPI, HTI juga dituding terlibat dalam kerusuhan Papua. Tudingan ini dilemparkan parpol pendukung rezim, Partai Keadilan & Persatuan Indonesia (PKPI). Lewat twitter-nya, salah seorang anggota Dewan Pakar mereka, Teddy Gusnaidi, menuding Hizbut Tahrir Indonesia memanfaatkan rusuh Papua, “Mereka sama seperti OPM, memanfaatkan kasus rasisme untuk merdeka, dan pendukung Khilafah Hizbut Tahrir memanfaatkan OPM agar terus melakukan kegiatan.”

Semua tudingan itu tidak berdasar bahkan kebohongan semata. Pengamat politik Al Chaidar menyebutkan tudingan ISIS bermain dalam kerusuhan di Papua cuma klaim Pemerintah. “Kelompok ISIS itu tidak bergabung dengan kelompok apa pun. Kalau bergabung dengan kelompok Papua untuk berjihad, bohong itu. Ideologinya berbeda,” kata Al Chaidar.

Begitupula kemungkinan keterlibatan FPI dan HTI juga dusta belaka. Keduanya tidak pernah menggunakan cara-cara menghasut apalagi sampai melakukan pengrusakan terhadap fasilitas publik. Sepanjang melakukan aksi unjuk rasa, HTI tidak pernah melakukan aksi anarkis, dan amat menjaga ketertiban umum. Mereka juga tidak pernah melakukan aksi provokasi yang menyulut kerusuhan.

Keterlibatan Asing

Persoalan Papua memang kompleks. Ada unsur keserakahan, eksploitasi, pemiskinan, pembodohan dan campur tangan asing yang menahun di Tanah Papua Barat. Guru Besar Sosiologi dari Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, menuturkan, masyarakat Papua rentan terprovokasi dan cenderung mudah menggelar aksi massa karena adanya industrialisasi dan perubahan sosial di Papua. “Di era Orde Baru, ketika Pemerintah mencanangkan program yang disebut ‘Kebijakan ke Arah Timur’, yang bertujuan mendorong investasi di wilayah Indonesia bagian timur, sejak itu pula arus investasi yang masuk ke wilayah Papua mulai meningkat pesat.”

Namun, masuknya industri ke Papua tidak sinkron dengan kesejahteraan yang didapat masyarakat di sana. Bagong menjelaskan, di wilayah Papua Barat, misalnya, eksplorasi dan eksploitasi terjadi di wilayah perairan akibat pembukaan industri perikanan. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, selain berdampak negatif terhadap produksi nelayan lokal, ternyata juga melahirkan tekanan kemiskinan yang meresahkan. “Wilayah perairan pantai yang sebelumnya mampu menghidupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga nelayan tradisional, pelan-pelan makin tidak bersahabat akibat kegiatan modernisasi perikanan,” tutur Bagong.

Papua sudah puluhan tahun menjadi sumber kekayaan sejumlah perusahaan asing, terutama Freeport. Ironinya, kesejahteraan tak pernah diraih warganya. Badan Pusat Statisik (BPS) Provinsi Papua merilis presentase penduduk miskin pada Maret 2019 justru naik 0,10 persen. Presentase ini meningkat sepanjang 6 bulan terakhir, baik di daerah perkotaan dan pedesaan. Data BPS Papua menyebutkan penduduk miskin perkotaan naik 0,25 persen dan pedesaan naik 0,19 persen. Secara keseluruhan menurut daerah, penduduk miskin yang tinggal di kota maupun tinggal di desa di wilayah Papua tercatat sebanyak 926, 36 ribu jiwa.

Papua kini di peringkat pertama persentase penduduk miskin terbesar di kawasan Indonesia Timur. BPS Papua menyebutkan ada empat faktor penyebab angka kemiskinan naik di Papua, yakni inflasi selama periode September - Maret 2019 yang melebihi inflasi nasional, perekonomian Papua pada triwulan IV - 2018 yang mengalami penurunan sebesar -15,66%. Faktor lainnya adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Papua mengalami peningkatan pada Februari 2019 sebanyak 3,42 persen.

Pembangunan infrastruktur yang diklaim berhasil oleh Presiden Jokowi juga dibantah oleh tokoh Komnas HAM asal Papua, Natalius Pigai. Menurut dia, hanya ada 2 janji Jokowi yang direalisasi, yaitu jalan Wamena-Wamena-Duga, ruas jalan baru; kemudian sebuah pasar kecil pasar mamak mamak.

Pigai juga menyinggung masih tingginya angka kematian ibu dan anak cukup tinggi, seperti kematian 40 warga Asmat di Kabupaten Dogiyai di Papua.

Papua juga menjadi kawasan seksi bagi asing untuk mengeruk keuntungan di sana. Hal ini sebenarnya telah dinyatakan oleh Pemerintah. Kepala Divisi Humas Kepolisian RI (Polri) Irjen Muhammad Iqbal menyebut ada dugaan keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang terjadi di Papua. Namun, sampai kerusuhan telah mereda, tak ada lanjutan dari Kepolisian siapa pihak asing yang dimaksud.

Hal ini mengherankan dan mengindikasikan Pemerintah gamang mengungkap keterlibatan asing dalam berbagai konflik di Papua. Berbeda dengan isu terorisme dan radikalisme, sejumlah pejabat negara langsung menyebut nama negara dan kelompok yang dimaksud. Mahfud MD, misalnya, terang-terangan menyebut sejumlah buronan dari Arab Saudi ‘menyumbang’ maraknya radikalisme di Tanah Air, meski sang profesor tak bisa menyebutkan siapa saja nama buronan dan bukti yang ia miliki.

Kita bisa paham mengapa terhadap isu radikalisme dan terorisme, Pemerintah, pengamat politik dan media massa mainstream begitu tegas dan cepat merespon. Sebabnya, penanganan isu-isu tersebut didukung bahkan dibiayai oleh negara-negara Barat seperti AS dan sejumlah negara Eropa. Namun, dalam konflik dan segudang persoalan di Papua, semua pihak mendadak ‘sakit gigi’ karena mereka sebenarnya paham bila asing yang dimaksud adalah negara-negara Barat. Bahkan PBB pun terlibat sebagai bumper gerakan kaum separatis.

Pemerintah negeri ini tak akan pernah bersikap tegas dan cepat menghentikan aksi separatisme di Papua, termasuk oleh kelompok teroris OPM, karena ngeri bila digugat akibat isu pelanggaran HAM. Belum lagi ancaman hengkangnya para investor dari Tanah Papua dan pengurangan bahkan penghentian bantuan LN.

Mau sampai kapan persoalan ancaman disintegrasi Papua bisa dituntaskan? Tentu sampai negara ini benar-benar berdaulat, mandiri, tidak bergantung pada asing. Selama masih bergantung pada asing, maka ancaman separatisme di Papua akan terus berlangsung seperti saat ini. [Iwan Januar]